Anggota Komisi I DPR Berdebat soal Panglima TNI dan Menhan Tidak Hadiri Undangan Rapat

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kamis (23/9/2021). Rapat membahas anggaran pertahanan dalam APBN 2022.

Namun, Prabowo tidak hadir dan diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra. Sementara Panglima TNI juga tidak hadir hanya diwakili oleh Kabais TNI dan Kasum TNI. Tidak hadirnya Panglima TNI dan Menhan menuai perdebatan di dalam rapat Komisi I.

Baca Juga

Kontraktor AS di Balik Alligator Alcatraz Kandidat Terdepan Proyek Bantuan Gaza

“Kepada teman anggota, apakah rapat ini kalau Menhan (diwakili) Wamenhan oke, Panglima TNI diwakilkan kepada Kabais TNI yang sedang juga akan dilengkapi dengan Kasum TNI, sedang menuju ke sini apakah kita tunggu atau bisa kita mulai?” tanya Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari di ruang rapat Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis(23/9/2021).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menilai kehadiran Panglima TNI dan Menhan sangat penting dalam rapat siang ini. Apalagi, kata dia rapat mengenai pembahasan final anggaran dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I DPR dengan pemerintah dan menjadi keputusan negara. 

Baca Juga

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

“Ini hari terakhir kita membuat draf anggaran untuk diserahkan ke Banggar dan hari terakhir juga membuat kesimpulan ditutup rapat terakhir soal anggaran,” ujar Hasanuddin.

Baca Juga

Naik Pesawat Khusus ATR 72-600, Jokowi Kunjungan Kerja ke Cilacap

Sedangkan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menilai rapat dengan Wamenhan tidak masalah. Dia menyarankan agar rapat bisa dilanjutkan sambil menunggu Kasum TNI.

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Komisi I merupakan salah satu komisi sangat strategis bagi kepentingan bangsa dan negara. Dia mengusulkan agar semua yang berkepentingan sebaiknya hadir agar rapat bisa dilanjutkan.

“Sebaiknya kita menunggu semuanya yang berkepentingan hadir dulu baru setelahnya kita putuskan,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Rachel Maryam meminta rapat segera dilanjutkan, tidak perlu menunggu kehadiran Panglima TNI dan Menhan. Menurutnya, rapat siang ini cukup diwakili Wamenhan.

Sementara itu, sejumlah anggota Komisi I juga mendesak kehadiran kepala staf dari tiga matra TNI. Wamenhan Herindra kemudian menjelaskan, sesuai undangan rapat, yang diundang hanya Menhan dan Panglima TNI. 

"Jadi tidak ada undangan yang ditujukan pada tiga Kepala Staf dari tiga matra TNI," katanya.

Rapat akhirnya diputuskan untuk diskors untuk menyamai pandangan antarfraksi.

Editor: Kurnia Illahi