Anies Sebut Normalisasi Sungai Antarprovinsi Kewenangan Kementerian PUPR

JAKARTA, iNews.id - Curah hujan yang tinggi disebut hanya salah satu faktor penyebab meluasnya banjir Jakarta pada 1 Januari 2020. Faktor lainnya adalah kiriman dari Bogor dan Depok, Jawa Barat (Jabar).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin melampaui kewenangannya menanggapi banjir Jakarta yang melibatkan daerah lain. Dia menyebut, masalah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga

Rusia Ungkap Israel Bangun Benteng di Gaza Bukti Rencana Pendudukan Jangka Panjang

"Nah, itu kewenangan di kementerian PUPR. Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta," katanya di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2020).

BACA JUGA:

Tangani Banjir Jakarta, Menteri Basuki Dorong Normalisasi Sungai hingga Bangun Bendungan

Ketua DPRD DKI Minta Anies Lanjutkan Program Normalisasi Sungai di Era Ahok

Debit Sungai Ciliwung Turun, Anies: Kondisi Jakarta Makin Terkendali

Anies mengatakan, perbaikan sungai dan kali mulai dari Bogor hingga Jakarta merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. "Begitu sampai ke pengelolaan sungai antarprovinsi, maka itu dikelola Kementerian PUPR," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kementeriannya sedang fokus mengejar infrastruktur penanggulangan banjir mulai dari sektor hulu, tengah, hingga hilir. Untuk di sektor hulu, Basuki mendorong penyelesain proyek Bendungan Ciawi yang sudah mencapai 90 persen.

Rencananya, pembangunan bendungan tersebut akan terus dipercepat karena masalah pembebasan lahan di kawasan pembangunan sudah selesai. Sementara untuk di sektor tengah dan hilir, Basuki menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kemudian di tengah ada normalisasi (sungai) ini perlu pembebasan lahan. Terakhir, di hilir ada sodetan. Ini juga perlu dari Ciliwung ke BKT (Banjir Kanal Timur)," tutur Menteri Basuki di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari Jumat (3/1/2020).

Editor: Djibril Muhammad