Anies Singgung Sistem Pajak yang Belum Adil: Ikan di Dasar Sering Tak Tersentuh
JAKARTA, iNews.id - Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali menyinggung soal sistem perpajakan di Indonesia yang dinilai belum berkeadilan. Sistem pajak dia ibaratkan seperti pemancing yang dengan mudah mendapatkan ikan di permukaan, sementara ikan di dasar tak tersentuh.
"Teman-teman pernah mancing di danau, ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah sistem pajak kita ini juga seperti itu," kata Anies melalui akun Instagram @aniesbaswedan, Sabtu (23/8/2025).
"Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin, sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah ini sudah saatnya kita mengubah strategi," imbuhnya.
Menurut Anies, sistem pajak di Indonesia dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib, seperti pegawai berslip gaji atau UMKM yang rapi dengan pembukuannya. Orang-orang seperti itulah yang diibaratkan Anies ikan di permukaan, atau orang yang taat membayar pajak.
"Jadi keluhan ini sangat wajar, tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya 'sudah tertib, kok malah diperas terus', gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik," kata Anies.
Sementara ikan yang bersembunyi di kedalaman justru malah lepas dari beban pajak tersebut. Hal ini kata dia tentu merugikan rakyat biasa.
Dengan hal tersebut, Anies meminta agar negara 'menyelam' lebih dalam ke dasar, menjaring ikan-ikan besar tersebut.
"Di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos, mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur memindahkan keuntungan ke negara lain itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktik seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya," katanya.
"Lubang sebenarnya itu ada di sana, bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyarankan tiga langkah agar sistem perpajakan di Indonesia bisa berkeadilan. Pertama, permudah yang patuh dan persulit yang nakal, bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib.
Pemerintah juga diminta memaksimalkan kerja sama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki sistem deteksi supaya yang bersembunyi di kedalaman bisa terjaring.
"Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik," katanya.
Editor: Reza Fajri