Anies soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Sebelumnya Kami Dengar Netral

JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilu 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara. Dia menyinggung netralitas presiden.

"Ya menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

Anies menambahkan, cara untuk menjaga marwah Indonesia tetap menjadi negara hukum dengan bernegara mengikuti aturan hukum, bukan berdasarkan selera kelompok tertentu.

"Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan pada kepentingan yang mungkin menekan merujuk kepada selera, bukan merujuk pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," ujarnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Turun Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Etika dan Nepotisme

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya bagaimana. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana, karena kita ingin negara ini negara hukum," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu pun menyerahkan penilaian pernyataan Jokowi kepada ahli hukum tata negara.

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye, Timnas AMIN Sebut Pernyataan Jokowi Buat Masyarakat Khawatir

"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak. Karena negara kita masih menggunakan hukum, jadi kita rujuk kepada aturan hukum aja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," tuturnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.

Baca Juga

Presiden Jokowi Isyaratkan Turun Gunung untuk Kampanye, Dukung Siapa?

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Kan Hak Politik

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun kepala negara berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Editor: Rizky Agustian