Antrean Panjang di Pelabuhan Ketapang, Khofifah Minta Menhub Tambah Armada Kapal

SURABAYA, iNews.id - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan (Menhub) menyikapi antrean panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi beberapa waktu terakhir.

Surat tersebut meminta Kemenhub segera menambah kapal untuk beroperasi melayani penyeberangan lintas Ketapang - Gilimanuk.

Bayi Ini Minum Cairan Pembersih yang Dikira Susu, Langsung Serangan Jantung dan Separuh Lidah Hilang

Kapal yang diminta adalah kapal berkapasitas besar yang mampu melayani dermaga Landing Craft Machine (LCM) di Pelabuhan Ketapang.

“Surat resminya baru akan kami kirim Senin. Kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui Whatsapp," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, Sabtu (26/7/2027).

Paslon Diusung Perindo Alexander-Jamhuri Deklarasi Kemenangan Pilkada Ketapang

Selain meminta penambahan kapal, lanjut Nyono, Khofifah juga meminta Kemenhub mengaktifan Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar.

Sebelum masuk Alas Baluran, harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk.

“Pemprov Jatim memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Tapi masalah Ini tetap. menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jatim. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir," kata Nyono.

Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

Otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjung Wangi Dirjen Hubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. .

Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur. “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

Menurut Nyono, antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya 6 (enam) kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi, pasca kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya.

Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut 5 unit kendaraan saja karena penyesuaian beban dan panjang ramp door kapal LCT yang mempengaruhi kestabilan kapal.

Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

"Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang," ujarnya.

Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini. Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

"Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub," kata Nyono.

Editor: Kastolani Marzuki