ASN Tak Boleh Terlibat Ormas Terlarang, Tjahjo Kumolo Bakal Terbitkan Surat Edaran Senin Depan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat (ormas) terlarang. Dia pun segera menerbitkan surat edaran terkait hal ini.

“Senin depan dikeluarkan edaran resmi dari KemenPANRB dan BKN,” katanya saat dihubungi, Jumat (1/1/2021).

Baca Juga

Thailand Terus Serang Kamboja meskipun Trump Klaim Gencatan Senjata

Dia pun enggan mengungkapkan secara detail apa saja yang akan diatur di dalam edaran tersebut. “(Tentang) semua organisasi terlarang. Lengkapnya Senin depan,” katanya.

Seperti diketahui pemerintah telah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai salah satu organisasi terlarang. Larangan tersebut tertuang dalam keputusan bersama menteri.

Baca Juga

Maklumat Kapolri soal FPI, Dewan Pers: Media Tetap Berhak Memberitakan

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri itu, di antaranya menyatakan FPI sebagai organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas. Sehingga secara de jure telah bubar.

Organisasi terlarang lainnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca Juga

Beredar Maklumat Kapolri, Masyarakat Dilarang Unggah dan Akses Konten FPI di Website dan Medsos

Editor: Faieq Hidayat