Awasi Stok Minyak Goreng Curah, Polri dan Kemenperin Bentuk Satgas Gabungan

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar rapat evaluasi terkait ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022). Polri dan Kemenperin sepakat membentuk satgas gabungan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah.

Kapolri menyebut Satgas itu akan melakukan pengawasan dan pemantauan di tingkat produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

"Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama Pak Menperin membentuk satgas gabungan. Satgas gabungan ini kami tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin.

Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Sigit berharap minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BLT Niat Baik Pemerintah Bantu Rakyat, Partai Perindo: Tata Kelola Minyak Goreng Tetap Diperlukan

"Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit akan pasti diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengsm kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi," ujar Sigit.

Sigit mengatakan Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran.

"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer akan kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distrubutor sampai dengan pasar betul-betul bisa ktia awasi dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Segala upaya dan komitmen tersebut, kata Sigit untuk menghindari adanya segelintir permasalahan terkait minyak goreng yang dari hasil evaluasi masih ditemukan. Karena itu, menurut Sigit, langkah tersebut diambil untuk menghindari segala bentuk gangguan terkait masalah ketersediaan maupun harga penjualan minyak curah di pasaran.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan Kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan curang serta melanggar aturan hukum.

Menurut Sigit, dari hasil evaluasi yang disampaikan Kemenperin ditemukan adanya sejumlah modus baru yang mengarah pada kejahatan. Mulai dari pengemasan ulang, munculnya jenis atau merek baru yang selama ini tidak ada di pasar, memenuhi kebutuhan minyak curah untuk industri hingga memalsukan dokumen demi mendapatkan jatah subsidi.

"Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi, memberikan BLT. Dan saya minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi bulan Ramadan, di mana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat betul-betul tersedia," tutur Sigit.

Tak hanya minyak goreng curah, Sigit mengungkapkan kepolisian juga melakukan pemantauan soal ketersediaan dan stabilitas harga terkait sembako dan kebutuhan dari masyarakat lainnya.

"Ke depan juga ada beberapa hal yang akan kami kerjakan. Saat ini sedang kami rapatkan terkait kebutuhan sembako yang lain termasuk juga BBM yang saat ini mulai ada fluktuasi terkait harga dan ketersediaan di lapangan," tutur Sigit.

Editor: Rizal Bomantama