Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru? Ini Sejarahnya

JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru menjadi pertanyaan yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawab, ini sejarahnya.

Melansir buku 'Persiapan Cerdas Nilai Tinggi' karya Tim Ganesha Operation, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Perkembangan Pancasila terbagi dalam tiga periode, Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Baca Juga

Negara Arab Ini Minta Rusia Hentikan Perekrutan Warganya untuk Berperang Melawan Ukraina

Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru Jelaskan?

Penerapan Pancasila di masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam periode ini, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial karena runtuhnya demokrasi terpimpin.

Walaupun tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya, berikut rumusan demokrasi Pancasila

Baca Juga

Simbol Pancasila Sila ke-1 sampai 5 Lengkap Maknanya

Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun, bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru? Jawabannya adalah penerapannya hanya berupa gagasan dan belum sampai pada tahap penerapan.

Baca Juga

Makna Lambang Sila ke-2 Pancasila Lengkap Contohnya yang Harus Dipahami

Hal itu karena praktiknya kenegaraan dan pemerintahan, rezim Orde Baru tidak memberikan kebebasan dalam kehidupan demokrasi. Hal ini ditandai dengan karakteristik, sebagai berikut

1. Peran Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang dominan
2. Terjadinya birokratisasi dan sentralisasi dalam hal pengambilan keputusan politik
3. Pengurangan peran dan fungsi partai politik secara tidak terbuka
4. Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan partai politik dan publik
5. Adanya pembatas dalam hal perwakilan partai politik yang hanya terjadi hingga tingkat kabupaten/kota
6. Adanya monolitisasi ideologi negara, yakni satu-satunya penafsiran terhadap Pancasila yang dibenarkan hanyalah penafsiran dari pemerintah
7. Pembatasan gerak dan peran lembaga non pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan, pembangunan, dan politik.

Sementara itu, sebelum bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde baru selesai diketahui ada berbagai penyimpangan yang terjadi dengan nilai Pancasila, yakni