Bahlil Ungkap 10.000 Desa Belum Terjangkau Listrik, Ini Tantangannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap masih terdapat lebih dari 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99 persen.

Bahlil mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17 ribu pulau.

Baca Juga

Bahlil bakal Pangkas Birokrasi demi Kejar PLTS 100 GW: Nggak Usah Terlalu Mutar-Mutar

"Indonesia sendiri itu mempunyai wilayah yang sangat besar. Ada 17 ribu pulau lebih. Dan dari 17 ribu lebih itu kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10 ribu lebih desa yang belum dijangkau listrik," ucap Bahlil dalam pidatonya pada acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Bahlil menambahkan, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tantangannya adalah jumlah desa di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah.

Baca Juga

Bahlil Ungkap Alasan Belum Teken Kesepakatan Jaringan Listrik ASEAN

"Saya sekalipun rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80 ribuan, jadi memang masih banyak sekali," kata dia.

Dia menyebut, pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi.

Baca Juga

Bahlil Ungkap Rencana Sulap Batu Bara Kalori Rendah jadi Gas dan BBM

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar swasembada energi menjadi salah satu prioritas pemerintah selain swasembada pangan. Menurutnya, listrik menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan agenda tersebut.

"Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Asta Cita, selain daripada swasembada pangan, adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik," kata Bahlil.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Bahlil menyebut RUPTL tersebut memprogramkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Sebanyak 70 persen dari tambahan kapasitas tersebut diarahkan berasal dari energi baru terbarukan.

Selain pembangkit, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit.

Bahlil menilai kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan tersebut sekaligus membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Editor: Aditya Pratama