Balas Pernyataan Hasto, Politikus Demokrat Singgung Kasus Bansos Covid-19 dan Harun Masiku

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat bereaksi terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Pernyataan tersebut terkait PDIP enggan untuk berkoalisi dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyampaikan, partainya juga enggan untuk berkoalisi dengan PDIP. Bahkan, dia menyinggung kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) dari PDIP Juliari Batubara.

Baca Juga

Diminta Donald Trump Menyerah Tanpa Syarat, Iran: Mimpi!

"Saya tidak tahu apa keputusan DPP PD. Tapi pendapat saya mirip dengan Hasto. Bukan tak mungkin, tapi menurut saya, sulit bagi Demokrat berkoalisi dengan partai kasus bansos Masiku," ujar Rachlan dikutip dari akun Twitter @RachlandNashidik, Sabtu (29/5/2021).

Baca Juga

PDIP Tegas Tak Mau Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Ini Alasannya

Sebelumnya, Hasto menegaskan tidak akan membuka peluang berkoalisi dengan dua partai politik (parpol), yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hasto menuturkan, DNA Demokrat berbeda jauh dengan PDIP. "Kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mepertemukan tersebut karena beda karakternya, nature-nya," kata Hasto dalam diskusi bertajuk, Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024 yang digelar secara daring, Jumat (28/5/2021).

Hasto juga sempat menyampaikan, PDIP memiliki ideologi dan basis massa yang berbeda dengan PKS. "PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi