Bamsoet Mangkir 2 Kali Panggilan, MKD akan Kerahkan Pamdal

JAKARTA, iNews.id - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Yulian Gunhar, melayangkan protes atas ketidakhadiran Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam panggilan klarifikasi terkait pernyataan 'seluruh fraksi setuju amandemen UUD 1945', Kamis (20/6/2024). Bamsoet sudah mangkir panggilan dua kali.

Dalam sidang, Yulian mengungkapkan baru menerima surat ketidakhadiran Bamsoet. Menurut Yulian, ketidakhadiran Bamsoet tidak disebabkan oleh tugas negara atau alasan kesehatan.

8 Negara yang Warganya Paling Kurus di Dunia, dari Jepang hingga Korea Selatan

Ia menilai Bamsoet seharusnya bisa hadir memenuhi panggilan klarifikasi tersebut.

"Jadi menurut saya, ini bukan berarti kita sama-sama mengabaikan tugas dan fungsi kita sebagai lembaga negara MPR, DPR, dan MKD. Ketidakhadirannya menunjukkan itikad yang kurang responsif terhadap peraturan UU MKD sendiri," kata Yulian dalam sidang.

Bamsoet Tak Hadiri Panggilan MKD Buntut Pernyataan Amandemen UUD 1945

Yulian menyarankan agar MKD segera melayangkan surat panggilan kedua dan ketiga. Jika Bamsoet tetap tidak hadir, ia menyarankan agar Pamdal dikerahkan.

"Menurut saya, tidak perlu kita skors. Kita panggilkan lagi surat panggilan yang kedua dan ketiga. Kalau memang tidak hadir, kita suruh Pamdal paksa datang ke sini," tuturnya.

Bamsoet Sebut SBY Minta MPR Kaji Sistem Pemilu Langsung karena Habiskan Biaya Tinggi

Sebagai informasi, MKD DPR sebelumnya sepakat akan memanggil Bamsoet untuk hadir dalam sidang putusan terkait laporan etik soal pernyataan seluruh fraksi setuju melakukan amandemen UUD 1945. Hal ini didasari hasil musyawarah MKD DPR.

Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa Bamsoet telah menjawab pokok aduan dalam surat yang dilayangkan kepada pihaknya. Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil Bamsoet dalam sidang putusan.

"Teradu sudah menjawab pokok perkara pada poin empat. Sehingga keputusan hasil musyawarah MKD akan memanggil teradu untuk mendengarkan keputusan MKD," kata Adang dalam sidang di ruang rapat MKD DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (20/6/2024).

Bamsoet dilaporkan ke MKD DPR RI terkait pernyataannya bahwa "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen UUD 1945". Laporan ini dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Jakarta, bernama M. Azhari, dan diterima oleh Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, Kamis (6/6/2024).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq