Bamsoet: Menteri Kabinet Baru Jokowi Harus Komunikatif dan Responsif

JAKARTA, iNews.id - Jajaran kabinet baru Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dituntut lebih komunikatif dan responsif atas berbagai persoalan bangsa. Ketua MPR Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi dan disuarakan sejumlah elemen masyarakat akhir-akhir ini harus menjadi masukan bagi pemerintahan baru.

"Itu menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," tuturnya di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Hamas Siap Gencatan Senjata Jangka Panjang, Sambut Baik Pemecatan Tony Blair

Bamsoet mengatakan, masukan tersebut juga berlaku bagi DPR, MPR dan DPD masa bakti 2019-2024. Mantan ketua DPR ini mengatakan, berbagai tuntutan publik sejatinya tidak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, melainkan DPR, MPR, serta DPD.

Para legislator dan senator diminta semakin pro-aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. "Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya," kata Bamsoet.

Profil Ketua MPR Bamsoet, Anak Tentara yang Jadi Wartawan, Pebisnis hingga Wakil Rakyat di Senayan

Dia memaparkan, pemerintah dan parlemen masa bakti terdahulu, harus meningkatkan kerja nyata. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan semua pihak.

"Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," ujar Bamsoet.

Ini Tugas Pimpinan MPR Periode 2019-2024 yang Berat Menurut Bamsoet

Konsekuensinya, dia menjelaskan, Jokowi bersama Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama karena karakter dan masyarakat Indonesia berbeda-besa.

"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," urainya.

Bamsoet mengakui menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Mengingat, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor.

Dia menyebut, sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah sosok menteri responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," kata Bamsoet.

Editor: Djibril Muhammad