Bamsoet Pastikan Presiden Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR

JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama para Wakil Ketua MPR bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021). Mereka bertemu untuk membahas persiapan Sidang Tahunan MPR sekaligus membicarakan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.

Menurut Bamsoet, Presiden memastikan dirinya akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR untuk menyampaikan pidato mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Sehingga rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan dan lembaga negara.

Genosida, Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan 36 Pejabat Israel

Kata Bamsoet, hal tersebut menjadikan Sidang Tahunan MPR sebagai forum menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Presiden Joko Widodo juga sepakat dengan MPR agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR RI diselenggarakan hari Senin, 16 Agustus 2021, dimulai Pukul 08.30 WIB secara sederhana serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Bamsoet melalui keterangannya dikutip Sabtu (14/8/2021).

Pandemi, Hanya 60 Orang Hadir Fisik di Sidang Tahunan MPR

Turut hadir para Wakil Ketua MPR antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono.

Mantan Ketua DPR ini menyampaikan kepada Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung tentang perkembangan pelaksanaan salah satu tugas MPR dalam mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Secara substansi, kata Bamsoet, terdapat arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pokok-Pokok Haluan Negara yang dimaksud bukanlah cetak biru (blueprint) pembangunan yang bersifat teknokratis. Substansi Pokok Pokok Haluan Negara hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Presiden Jokowi juga menyampaikan berbagai hal seputar perkembangan penanganan pandemi covid-19. Pemerintah terus menambah pasokan vaksin covid-19 guna memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.

Jumat (13/8/21) siang, Indonesia kembali mendatangkan lima juta dosis vaksin covid-19 siap pakai merk CoronaVac yang diproduksi Sinovac. Kedatangan vaksin CoronaVac tahap ke-36 ini menandakan total vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia mencapai lebih dari 185 juta.

"Mulai Agustus 2021, program vaksinasi nasional telah diperluas dan dipercepat dengan target dua juta dosis suntikan per hari. Per 12 Agustus 2021, dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi nasional, pemerintah sudah menyuntikan vaksinasi ke-1 kepada 51.894.566 warga. Sedangkan penyuntikan vaksinasi ke-2 sudah dilakukan kepada 25.744.850 warga," ucap Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, Presiden Jokowi juga sudah menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp744,75 triliun, meningkat 6,4 persen dibandingkan pagu anggaran semula sebesar Rp 669,43 triliun. Kenaikan tersebut juga seiring dengan kenaikan tiga program dalam PEN.

Antara lain, program kesehatan naik dari Rp193,9 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Perlindungan sosial naik dari Rp153,86 triliun menjadi Rp 187triliun serta program prioritas, dari Rp117,04 triliun menjadi Rp117,94 triliun.

"PEN 2021 juga memberikan insentif perpajakan dunia usaha mencapai Rp62,8 triliun serta dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dan korporasi mencapai Rp161,2 triliun. Pada Semester I-2021, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp305,5 triliun atau sekitar 41,02 persen dari total pagu yang mencapai Rp744,75 triliun," tutur Bamsoet.

Editor: Rizal Bomantama