Bandara Soetta Dipenuhi Penumpang, DPR: Berpotensi Jadi Klaster Corona Baru

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan pemerintah yang membolehkan moda transportasi umum kembali beroperasi membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) amburadul dan kacau. Buktinya terjadi antrean penumpang yang penuh sesak dan tidak memperhatikan physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kamis (14/5/2020) kemarin.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan relaksasi transportasi yang dilakukan pemerintah agar sektor ekonomi bergerak membuka celah peningkatan risiko penularan corona. Dia berpendapatan fenomena di Bandara Soetta itu berpotensi memunculkan klaster baru penularan corona.

Kebakaran Horor Renggut 44 Nyawa, Mengapa Hong Kong Masih Andalkan Perancah Bambu untuk Proyek Bangunan?

"Itu berpotensi menambah klaster baru kasus wabah Covid -19. Apakah ini yang dimaksud berdamai dengan virus Corona" kata Guspardi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Dia mengatakan pernah mengingatkan pemerintah agar mengkaji mengkaji kebijakan Kemenhub untuk mengizinkan kembali transportasi umum beroperasi supaya tidak menimbulkan masalah.

Viral Kerumunan Penumpang Bandara Soetta, AP II: Antrean Verifikasi Dokumen

Menurutnya aturan dasar PSBB melarang adanya kerumuman lebih dari lima orang, namun kini kerumuman terjadi seperti di Bandara Soetta karena aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Menurutnya hal itu sama saja mempercepat penyebaran virus Corona.

"Ini baru hari pertama, besok hingga menjelang puncak hari Lebaran, diperkirakan tetap terjadi antrean penumpang. Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah maupun petugas di bandara, harus memperhitungkan akibatnya," ujarnya.

Sejalan dengan dibolehkannya pebisnis dan swasta untuk terbang dengan ketentuan persyaratan tersebut, Guspardi meminta agar pemeriksaan syarat yang dibawa calon penumpang agar tak mengundang antrean yang panjang. Apalagi calon penumpang dipastikan akan membludak menyusul adanya kebijakan relaksasi ini.

"Harusnya di era teknologi saat ini, pengelola bandara bisa menerapkannya secara online. Ada berkas yang pengecekannya lewat online atau inovasi lain sehingga tidak semua item pemeriksaan penumpang dilakukan petugas di bandara," ucap dia.

Jika tak mampu berimprovisasi terkait pelayanan pemeriksaan berkas penumpang selama pemberlakuan PSBB, Guspardi meminta agar tidak usah dilakukan relaksasi PSBB di bandara, terminal, dan lainnya.

"Pemerintah harus mencabutnya kembali relaksasi transportasi ini," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama