Banjir Sumatera, Pakar: Penanganan Sudah Bertaraf Nasional, Negara Bekerja Serempak!
JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Iwan Setiawan menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perubahan besar dalam cara negara mengelola risiko bencana. Meski status bencana tetap berada pada level provinsi, dia menegaskan bahwa pola penanganannya kini bergerak pada skala nasional, baik dari sisi koordinasi, mobilisasi sumber daya, maupun percepatan respons lintas sektor.
“Yang kita lihat di Sumatera adalah bagaimana seluruh elemen negara bergerak dalam ritme yang sama. Mobilisasi Hercules dan A400M, kerja paralel BNPB, TNI-Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PM, hingga pemerintah daerah, semuanya menunjukkan manajemen risiko kita telah masuk fase baru yang lebih adaptif dan terintegrasi,” ujar Iwan, dikutip Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, kecepatan respons di lapangan tidak terlepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Arahan tersebut mendorong setiap instansi bergerak cepat tanpa menunggu komando lanjutan.
“Begitu instruksi Presiden turun, semua sektor bergerak. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang saling menunggu,” katanya.
Iwan menyebut pola seperti ini menunjukkan pergeseran penting dalam manajemen risiko nasional. Pemerintah dinilai tidak lagi terpaku pada batas administratif, melainkan bertindak berdasarkan kebutuhan lapangan serta urgensi perlindungan masyarakat.
Dia menjelaskan, meskipun bencana banjir tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, skala penanganannya setara standar nasional. Kerja pusat dan daerah berjalan simultan, mulai dari evakuasi, pendirian posko, pemulihan akses wilayah terisolasi, hingga distribusi logistik besar-besaran.
“Kali ini, negara bekerja serempak. Semua kementerian dan lembaga bergerak dengan urgensi yang sama,” katanya.
Iwan menilai pola terkoordinasi ini menjadi tanda bahwa Indonesia mulai bergerak dari pola responsif (response-based management) menuju manajemen risiko berbasis pencegahan (risk-based management). Pemerintah kini mempertimbangkan stabilisasi sosial, perlindungan kelompok rentan, serta mitigasi risiko lanjutan sejak hari pertama bencana.
“Pendekatan ini adalah arah baru manajemen risiko nasional,” katanya.
Editor: Reza Fajri