Bareskrim Polri Koordinasi dengan BSSN Usut Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut kebocoran besar yang melibatkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan data pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menangani kasus ini. 

Baca Juga

5 Negara yang Memiliki Angkatan Laut Terkuat pada 2025

"Kita bekerja sama dengan BSSN dan kementerian terkait. Ini merupakan kolaborasi yang sangat penting untuk mengungkap kebocoran data yang terjadi di ruang siber," ujar Himawan, Selasa (24/9/2024).

Ia menekankan bahwa penyelidikan kasus kebocoran data di era digital tidak bisa dilakukan secara mandiri. "Kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemilik data sangat krusial. Ekosistem yang solid diperlukan untuk mengungkap kasus semacam ini secara efektif," katanya.

Baca Juga

Jokowi soal UU Wantimpres: Urusan Pemerintahan Baru, Saya Gak Mau Komentar

Bareskrim Polri dan BSSN kini sedang mendalami penyelidikan terkait asal muasal kebocoran data tersebut. Mereka juga tengah menunggu hasil analisis forensik digital dari BSSN yang akan memberikan informasi lebih rinci terkait topologi jaringan dan pola serangan yang digunakan.

"Kami masih mendalami apakah ada hubungan antara kasus ini dengan insiden lain," ujar Himawan.

Baca Juga

Jokowi Bakal Groundbreaking Proyek Investor Asing Pertama di IKN Besok

Selanjutnya: Data Pejabat Indonesia Diduga Bogor

Kasus kebocoran data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapnya melalui akun X @secgron. Teguh membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums, yang menunjukkan bahwa 6 juta data NPWP sedang diperjualbelikan oleh hacker dengan akun bernama Bjorka. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, hingga email, dan dijual dengan harga sekitar Rp150 juta.

Nama-nama besar yang terdampak kebocoran ini termasuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menkominfo.

Dengan kebocoran data yang mengkhawatirkan ini, kolaborasi antara Bareskrim Polri dan BSSN diharapkan dapat segera menemukan pelakunya serta mencegah kebocoran data yang lebih besar di masa mendatang.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq