Bawaslu Nilai Aksi Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu

Antara ยท Selasa, 06 November 2018 - 16:45 WIB
Bawaslu Nilai Aksi Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu

Logo Bawaslu (ilustrasi). (Foto: iNews.id/Dok.)

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinyatakan tidak melakukan pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dengan begitu, laporan terhadap kedua pejabat negara itu tidak akan ditindaklanjuti lagi oleh Bawaslu.

“Kami nyatakan peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu,” ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo, di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Pada 18 Oktober, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Dahlan Pido atas dugaan menunjukkan keberpihakan kepada capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) lantaran menunjukkan satu jari dalam acara penutupan Pertemuan Tahuan IMF–Bank Dunia, 14 Oktober 2018 di Bali. Tindakan tersebut dianggap sengaja dilakukan kedua menteri Jokowi itu sebagai bentuk imbauan atau kampanye politik.

Dahlan Pido mengatakan, saat penutupan acara pertemuan tersebut, Luhut dan Sri Mulyani mengarahkan direktur IMF untuk mengubah posisi simbol tangannya dari acungan dua jari menjadi satu jari. Ketika itu, Sri Mulyani menjelaskan kepada sang direktur bahwa dua jari bermakna untuk Prabowo, sedangkan satu jari bermakna untuk Jokowi.

Setelah menerima laporan dengan nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dari Dahlan Pido, Bawaslu kemudian mengadakan pembahasan bersama Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI untuk penelaahan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembahasan, Bawaslu kemudian memanggil pelapor, saksi-saksi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dimintai keterangan atau klarifikasi pada 23 Oktober 2018.

Selanjutnya, Bawaslu meminta keterangan dari dua terlapor, yakni Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (2/11/2018) lalu. Setelah mendapatkan klarifikasi, Bawaslu melanjutkan pembahasan dengan Bareskrim Polri dan Kejagung hingga disimpulkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran pemilu pada aksi kedua pejabat itu saat menghadiri acara penutupan Pertemuan Tahuan IMF–Bank Dunia di Bali pada 14 Oktober 2018.

Editor : Ahmad Islamy Jamil