Bawaslu Petakan Zona Merah Kerawanan Pemilu di 3 Provinsi Baru di Papua dan IKN

JAKARTA, iNews.id  - Bawaslu akan melakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terhadap tiga provinsi hasil pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Tujuannya agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malond mengungkapkan, Papua sejauh ini masuk dalam zona merah dengan potensi kerawanan tinggi saat pemilu. Tentunya hal ini, akan berdampak terhadap potensi kerawanan di tiga provinsi baru hasil DOB Papua, yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang telah resmi disahkan jadi undang-undang.

Baca Juga

Ikhwanul Muslimin Tolak Penetapan Teroris oleh AS, Tuding UEA dan Israel Terlibat

“Bagi Bawaslu ini menjadi tantangan untuk melakukan pencegahan. Sehingga nantinya potensi kerawanan bisa dicegah agar tidak menyebar,”  kata Herwyn dalam keterangannya yang dikutip dari laman Bawaslu RI, Sabtu (16/7/2022).

Di sisi lain, kata dia, penambahan DOB Papua bakal berimbas terhadap kebutuhan jajaran pengawas pemilu. Dengan rincian, lima orang untuk anggota Bawaslu Provinsi masing-masing di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi  Papua Pegunungan.

Baca Juga

Tangkal Hoaks selama Pemilu 2024, Jabar Bentuk Unit Saber dan Komisi Informasi di 27 Daerah

“Setiap provinsi di DOB diperkirakan membutuhkan lima puluh orang. Termasuk jajaran struktural PNS dan Non PNS. Tetapi itu harus diatur lagi dalam undang-undang pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Herwyn menyebut bahwa anggaran Pemilu juga akan bertambah. Ia mencontohkan anggaran rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi, penambahan anggaran gaji/uang kehormatan dan tunjangan pengawas., serta penambahan anggaran pengadaan/sewa kendaraan operasional Bawaslu Provinsi dan kantor sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sedangkan untuk pemilu di IKN, penyelenggaraan pemilu hanya untuk pemilu tingkat nasional. Sehingga, dia menyimpulan, pemilu yang akan dilaksanakan di IKN adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD (Pasal 5 ayat (3) UU IKN Nomor 3 Nomor Tahun 2002).

Herwyn berpandangan, penyelenggaraan pemilu tingkat nasional di IKN berkonsekuensi terhadap pembentukan daerah baru serta penataan daerah pemilihan (dapil) yang baru untuk IKN, sebagai daerah baru yang memiliki dapil sendiri. Namun akan beririsan dengan dapil untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi terdampak yaitu Kalimantan Timur, dan DPRD Kabupaten terdampak yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan pula bahwa penyusunan dan penetapan dapil IKN dilakukan oleh KPU dengan berkonsultasi bersama Otorita IKN.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq