Bawaslu: Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya Tampilkan 2 Paslon Berpotensi Pelanggaran

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan berupa contoh surat suara pilpres yang terdapat di beberapa daerah hanya menampilkan dua pasangan calon (paslon) saja. Hal tersebut, bisa menjadi potensi pelanggaran.

"Kami sudah terima info ini dari teman-teman provinsi, kami sedang telusuri, dan hal ini bisa berpotensi membuat permasalahan etis dan administratif," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).

Baca Juga

Sedang Perang Melawan Rusia, 2 Menteri Ukraina Malah Korupsi Besar-besaran

Bagja melanjutkan, kesalahan administratif yang dimaksud adalah sesuai dengan alasan KPU yang beralasan jika keluarnya contoh surat suara pilpres ini itu merupakan sebuah human error.

"Mengingat KPU beralasan ini karena human error. Kan ada proses cek sebelum keluar," kata Bagja.

Baca Juga

KPU DKI Jakarta Temukan Ratusan Surat Suara Kusut hingga Sobek

Seharusnya, kata Bagja, contoh surat suara pilpres itu sesuai dengan jumlah paslon yang telah terdaftar, bukan malah dikurang-kurangi.

"(Harusnya) Sesuai dengan jumlah peserta pemilu," tutur Bagja.

Baca Juga

Muncul Simulasi Surat Suara Pilpres hanya 2 Paslon, KPU Sebut Human Error

Sebelumnya diberitakan, contoh surat suara untuk simulasi pilpres di wilayah Banten dan Solo tengah menjadi sorotan, karena hanya berisi dua kolom pasangan calon (paslon). Sedangkan, pada Pilpres 2024 terdapat tiga pasangan capres-cawapres.

Komisioner KPU Idham Kholik pun angkat bicara. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah memproduksi contoh surat suara dengan dua paslon.

"KPU tidak menerbitkan atau tidak memproduksi dummy surat suara tersebut," kata Idham, Rabu (3/1/2024).

Idham menjelaskan, KPU pusat memang memerintahkan KPU daerah untuk melakukan simulasi pemungutan suara. Namun pihaknya telah meminta agar contoh surat suara yang digunakan harus sesuai dengan jumlah paslon yang ikut serta dalam kontestasi politik tahun ini.

"Kami sudah ingatkan dan kami warning pada KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara, untuk kepentingan simulasi pemungutan suara itu dengan menggunakan surat suara yang jumlah kepesertaannya kurang dari minimal jumlah kepesertaan yang aktual," ucapnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq