Bawaslu Temukan 80 Dugaan Pelanggaran Pemilu di Medsos, Paling Banyak Ujaran Kebencian

Selasa, 12 Desember 2023 - 13:20:00 WIB

Bawaslu menemukan ada 80 dugaan pelanggaran pemilu selama dua pekan masa kampanye. (Foto: Bawaslu.go.id)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 80 dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di internet. Dugaan pelanggaran tersebut berbentuk konten yang tersebar di media sosial.

Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, temuan bersumber dari patroli pengawasan siber.

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

Pihaknya melakukan penelusuran melalui Intelligent Media Monitoring (IMM) Bawaslu (https://imm.bawaslu.go.id) dan aduan masyarakat selama 2 pekan masa kampanye, sejak 28 November sampai 11 Desember 2023.

"Pelanggaran konten internet (siber) yang ditemukan terdiri atas tiga jenis, yakni ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), hoaks (Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan dugaan pelanggaran Pemilu (Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 292, Pasal
304, Pasal 306 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)," ujarnya, Selasa (12/12/2023).

Bawaslu Jabar Lawan Politik Uang, Awasi Ketat Kampanye Pemilu 2024

Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian 78 konten, hoaks 1 konten dan politisasi SARA 1 konten. Sementara sasaran dari konten tersebut mengarah kepada paslon 01 (25 konten), paslon 02 (43 konten) dan paslon 03 (9 konten).

"Namun terdapat 3 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu. Belum ditemukan pelanggaran konten yang tertuju kepada partai politik maupun calon anggota legislatif. Untuk sebaran platform meliputi Facebook (38), Instagram (31), X (8), TikTok (2) dan YouTube (1)," kata Lolly.

Ganjar Minta Bawaslu Perhatikan Akses Disabilitas saat Pemungutan Suara Pemilu 2024

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu telah melayangkan permohonan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo RI melalui Surat Nomor 38/PM.00/KB/12/2023 tanggal 10 Desember 2023.