Begini Reaksi Bambang Soesatyo soal Pemecatan Ketua DPD Partai Golkar Cirebon
JAKARTA, iNews.id - Partai Golkar mencopot Toto Sunanto dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Cirebon. Pemecatan itu terkait dukungan Toto ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon ketua umum dalam Munas Golkar 2019.
Bamsoet menilai pemecatan terhadap Toto Sunanto berlebihan. Pemberhentian tersebut akan memberikan contoh demokrasi yang tidak baik dalam tubuh partai.
"Iya itu yang kami sesalkan dan kami meminta praktik-praktik seperti itu dihentikan. Tidak bagus dan tidak memberikan contoh yang baik bagi Partai Golkar ke depan," katanya saat ditemui iNews.id di Jalan Widya Cadra II Nomor 10, Jakarta Selatan, Sabtu (6/7/2019).
Pemberian dukungan kepada salah satu calon dalam munas, menurut ketua DPR ini, merupakan hal yang wajar. Dukung mendukung merupakan realitas politik dalam munas yang harus diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam demokrasi.
"Karena kalau kita mendukung demokrasi maka apa pun daerah lakukan untuk soal dukung mendukung itu diterima saja sebagai suatu realitas. Toh, nantikan ujungkan pemilihan yang ujungnya pesta demokrasi, jadi enggak perlu ada yang ditakutin," tuturnya.
Adanya infornasi yang mengatakan Toto Sunanto dipecat karena adanya dorongan dari bawah, Bamsoet mengaku, hal itu sulit terjadi. Jika benar terjadi dorongan dari bawah, seharusnya dilakukan sejak jauh hari sebelum dukung mendukung dimulai.
"Kalau itu sih sudahlah kita bisa cek di bawah benar enggak suara (dari bawah) itu. Kalau soal itu benar, berarti bisa mengefek ke pusat juga karena semua daerah menginginkan pembaharuan. Tapi kan selalu mengedepankan musyawarah mufakat itu melalui Munas, ya seharusnya mereka harus melalui Musda kan gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Cirebon Toto Sunanto mengaku dipecat dari jabatannya. Pemecatan tersebut terkait sikap dukungannya kepada Bamsoet untuk maju sebagai calon ketua umum dalam Munas Golkar 2019.
"Iya betul, dipecat," ujar Toto ketika dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (6/7/2019).
Dia mengatakan, dipecat melalui percepatan musyawarah daerah (musda). Padahal sesuai masa jabatannya baru berakhir pada 2020.
"Kita minta munas dipercepat kan enggak mau, tapi musda malah dipercepat. Ini merupakan rekayasa yang dibuat DPD Golkar Jawa Barat," ucapnya.
Editor: Djibril Muhammad