Benny Wenda Deklarasi Negara Papua, Pengamat: Propaganda yang Tak Pernah Berhasil

JAKARTA, iNews.id - Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua. Benny Wenda juga menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta maupun pemerintahan Indonesia.

Menanggapi itu, pengamat politik internasional, Arya Sandhiyudha mengatakan deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya merupakan propaganda belaka yang diulang setiap tahunnya. Bahkan menurutnya propaganda Benny Wenda tak pernah berhasil.

Baca Juga

Laksamana Iran Peringatkan Serangan AS akan Picu Serangan ke Israel

"Bukan sekali ini saja. Jadi bisa disebut ini adalah upaya yang sifatnya reguler setiap tahun," kata Arya di Jakarta, Jumat (4/12/2020). 

Dia menilai langkah yang dilakukan Benny Wenda merupakan upaya UMLWP melakukan propaganda internasionalisasi isu Papua. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Benny dan rekan-rekannya tidak pernah berhasil menarik perhatian khalayak ramai.

Baca Juga

Bamsoet: Deklarasi Benny Wenda Makar, Memecah Belah Bangsa

"Berusaha setiap tahun propaganda internasionalisasi isu papua bersama dengan kolega di luar negerinya, ada Yacob Rumbiak, Octavianus Mote, dan beberapa tokoh UMLWP lainnya, yang sebenarnya usaha itu tidak pernah berhasil di suara intenasional. Kita lebih banyak mendengar propaganda yang sifatnya seperti klaim sepihak," tuturnya.

Arya menuturkan, selama ini Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah sama sekali menanggapi apa yang disuarakan oleh pihak UMLWP, maupun Vanuatu yang merupakan pendukung mereka. Menurutnya, hal itu dikarenakan klaim-klaim yang disebutkan oleh pihak Benny Wenda dan koleganya tak memiliki bukti yang kuat.

"Itu kan sebenarnya punya jalur kalau di suara intenasional, seperti PBB kan ada Komisi Dewan HAM yang bsa menjadi sarana memperdebatkan fakta-fakta. Nyatanya mereka tisak pernah membawa fakta itu secara terbuka untuk diperdebatkan. Jadi sebenarnya ini seremoni yang tidak pernah mendapatkan respons secara serius di dunia internasional," ujarnya.

Lebih jauh dia menuturkan, pemerintah seharusnya bisa membalas upaya Benny Wenda dengan mudah dikarenakan ini merupakan tindakan repetitif. Menurutnya, pemerintah telah hapal dengan pola-pola yang dilakukan oleh Benny.

"Kita menggarisbawahi pola ini sebenarnya mudah dibaca, harusnya pemerintah bisa lebih efektif melakukan balasam melalui instrumen diplomasi kita. Misalnya mengefektifkan upaya dari kantor perwakilan kita di Inggris, yang sebenarnya kan sudah tahu pola Benny Wenda seperti apa. Dia itu masuk ke kampus-kampus, lalu masuk ke asosiasi dagang, masuk ke LSM pro ham yang sebenarnya mereka tidak terlalu mengerti dengan basis permasalahan Papua," katanya.

Seperti diketahui, deklarasi Benny Wenda diumumkan pada Senin 1 Desember 2020. Namun tidak ada kejelasan tempat dan waktu deklarasi.

Editor: Rizal Bomantama