Berantas Korupsi: Jokowi Andalkan Transparansi, Prabowo Naikkan Gaji

JAKARTA, iNews.id – Sempat memanas di sesi dua tentang penegakan hukum, debat capres dan cawapres mengenai tema korupsi relatif berjalan landai. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi tidak banyak terlibat dalam adu argumentasi.

Tema penegakan hukum dimulai tentang tingginya biaya politik. Moderator Imam Priyono mempertanyakan apa strategi Jokowi-Maruf untuk menekan biaya politik. Menurut Jokowi, rekrutmen pejabat-pejabat public berbasis kompentensi menjadi kunci.

Baca Juga

Israel Coba Membingkai Ulang Perang Gaza, Gagal atau Sukses?

”Prinsipnya rekrutmen bebasis kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme, nepotisme untuk pejabat-pejabat birokrasi. Rekruitmen harus dilakukan transparan sederhana dan standar-standar yang jelas dalam jabatan-jabatan politik kita,” kata Jokowi, Kamis (17/1/2019).

Jokowi menerangkan, menghapus biaya politik tinggi juga dilakukan dengan menciptakan sistem di dalam sistem kepartaian sehingga ongkos pemilu menjadi murah. Dengan demikian, pejabat-pejabat tidak terbebani biaya pemilu bisa dipangkas. Ujungnya, hal ini bisa memangkas korupsi.

”Dan kita bisa mendapatkan pejabat yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas, yang baik dan kita harapkan dengan ini para pejabat baik itu bupati, wali kota dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang rekruitmen berjalan transparan,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, selama rekrumen telah berjalan transparan. Sebagai bukti, anaknya pun tidak masuk dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini membuktikan tidak ada nepotisme.

Sementara itu, Prabowo-Sandi menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis dan segera dalam membenahi proses rekrutmen ASN. Prabowo melihat pemerintah belum memiliki niat untuk memperbaiki hal ini. Banyak pejabat publik yang bergaji tidak realistis.

”Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia,” kata dia.

Menurut Prabowo, pelu terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik besar.
”Berkai-kali saya utarakan ke ruang publik, akar masalahnya gaji pegawai negeri kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin akan kita perbaiki semua,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, menaikkan gaji pegawai dapat diambilkan dari tax ratio yang selama ini masih di kisaran 10 persen akan dinaikkan ke 16 persen. ”Pejabat sangat penting, tapi gajinya tidak realistis,” kata dia.

Editor: Zen Teguh