Beredar Surat Perjanjian Bayar Utang Rp92 Miliar bila Kalah di Pilkada 2017, Ini Penjelasan Anies

JAKARTA, iNews.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan perjanjian pembayaran utang Rp92 miliar di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menyebut uang tersebut bukan dari Sandiaga Uno. 

Menurut Anies, pembayaran utang tersebut terjadi jika tak terpilih di Jakarta. 

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

"Kenapa kalau kalah malah bayar? Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan (uangnya) saya mulai bisnis mungkin saya usaha apapun supaya (dapat) mengembalikan," ujar Anies saat menjadi tamu di Podcast Marry Riana, Sabtu (11/2/2023). 

Sedangkan jika terpilih,  dia tidak membayar utang tersebut dengan uang. Melainkan, dengan perubahan, dengan cara agar Jakarta menjadi kota yang maju dan sejahtera. 

Baca Juga

Dukung Anies Jadi Capres, Anak Haji Lulung Hengkang dari PPP

"Saya menang, saya masuk pemerintahan. Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu," katanya. 

"Sebaliknya bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uangnya, usaha. Tapi begitu menang saya dari pemerintahan malah tidak usah, justru itulah dukungan anda untuk Jakarta lebih baik," paparnya. 

Baca Juga

Anies Temui AHY di Kantor Demokrat, Konsolidasi agar Semakin Solid

Kendati demikian, Anies menambahkan, dia ingin mereka yang ingin berkontestasi di dunia di pemerintahan mengikuti rekam jejaknya. Hal ini, agar para pejabat fokus membangun daerahnya bukan malah mencari cara untuk bisa mengembalikan uang kampanye. 

"Saya berharap pola ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan bahwa mendukung itu untuk perubahan bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege," tuturnya. 

Menurut Anies, terhadap kekeliruan persepsi publik yang kini tengah menjadi bola liar di masyarakat. 

Anies mengatakan, uang tersebut memang betul adanya. Namun, besarnya gelontoran dana tersebut adalah bagian dari dana dukungan kampanye yang terkumpul dari berbagai pihak ketiga. 

"Pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang lalu sampaikan bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan untuk kebaikan," tuturnya. 

"Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan, bila kita tidak berhasil dalam Pilkada maka itu menjadi utangnya (berbentuk uang) harus dikembalikan," sambungnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq