Berkas Eddy Sindoro Lengkap, KPK Limpahkan ke Penuntutan

Senin, 10 Desember 2018 - 17:34:00 WIB

KPK menyatakan berkas perkara Eddy Sindoro telah lengkap dan dilimpahkan ke penuntutan guna menunggu sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyidikan Eddy Sindoro (ESI) terkait kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah selesai. KPK pun akan melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.

"Hari ini (10/12/2018) dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ESI tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat, ke penuntutan atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Inggris Masih Bungkam soal Bintang Film Dewasa Bonnie Blue Lecehkan Bendera Merah Putih

Rencananya, dia mengungkapkan, persidangan Eddy akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Hingga saat ini sedikitnya KPK telah memeriksa 38 saksi dari berbagai unsur.

"Rencananya sidang akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat. Total ada 38 saksi yang sudah kami periksa," imbuh Febri.

Ke-38 saksi itu di antaranya adalah dari PNS hingg sekretaris di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, KPK juga turut memeriksa staf ahli bidang politik dan hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan pihak swasta.

Kasus ini berawal dari penangkapan pegawai PT Artha Pratama Anugerah yaitu Doddy Aryanto Supeno dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution pada 2016. Penangkapan tersebut terkait pengurusan dan pemulusan sejumlah kasus perusahaan di bawah Lippo Group. Nurhadi juga sempat menjadi saksi untuk Doddy Aryanto Supeno di persidangan pada Agustus 2018.

Dalam kesaksiannya, Nurhadi mengakui Eddy Sindoro, pernah meminta bantuannya untuk mengatur perkara pengajuan peninjauan kembali (PK).

Atas perbuatannya Eddy Sindoro disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad