Berkas Perkara Lengkap, 3 Tersangka Korupsi RTH Bandung Segera Disidang

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada 2012 dan 2013. Ketiga tersangka tersebut adalah, eks Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Daabul Qomar, mantan Anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Herry Nurhayat.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan berkas perkara ini merupakan tahap kedua atau P21.

Ini Respons AS atas Latihan Perang China yang Mengepung Taiwan

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini penyidik KPK melaksanakan Tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk tiga tersangka kepada tim JPU," kata Ali kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Ali menuturkan, dengan rampungnya berkas penyidikan para tersangka, maka ketiganya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Penahan terhitung aktif sejak hari ini, Rabu 20 Mei hingga 8 Juni 2020.

Kasus Suap RTH Bandung, KPK Panggil 2 Saksi

"Terdakwa Tomtom Daabul Qomar tetap ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kadar Slamet tetap ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur dan Herry Nurhayat juga masih tetap di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dalam jangka 14 hari kerja setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik. Persidangan akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Bandung.

"Selama proses penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 287 saksi dan 4 ahli," katanya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka ini pada 20 April 2018. Herry selaku kepala DPKAD kota Bandung bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara RTH pada 2012 dan 2013.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Herry bersama Tomtom dan Kadar selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar.

Sesuai APBD kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No. 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu. Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan Herry diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH, padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq