Bertemu Ketua Parlemen Laos, Puan Maharani Bahas Berbagai Kerja Sama hingga Pemberantasan Kejahatan Transaksional

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 Puan Maharani menerima kunjungan President of National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pimpinan parlemen ini sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk dalam pemberantasan kejahatan transaksional.

Puan menyambut kunjungan Xaysomphone Phomvihane bersama delegasi Parlemen Laos di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023). Pertemuan Puan dan Ketua Parlemen Laos ini digelar di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

“Selamat datang di Jakarta, Indonesia, Yang Mulia Xaysomphone Phomvihane. Presiden Majelis Nasional Laos PDR,” ujar Puan, Rabu (9/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Parlemen Laos yang berkenan menghadiri langsung pelaksanaan Sidang Umum AIPA di Jakarta. Menurutnya, acara tersebut merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat persatuan, dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN.

Baca Juga

Puan Maharani Pimpin Sidang Paripurna AIPA: Parlemen ASEAN Harus Lead by Example

“Komitmen ASEAN yang kuat merupakan modal bersama bagi kita untuk merespons permasalahan di kawasan. DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara bilateral, regional, dan global. Diplomasi Parlemen perlu dilakukan untuk memperkuat diplomasi antar Pemerintah,” tuturnya.

Di bilateral meeting tersebut, Puan dan Ketua Parlemen Laos sempat menyinggung sejumlah isu yang dibahas dalam Sidang Umum AIPA di Jakarta yang masih berlangsung. Salah satunya terkait penyelesaian konflik di Myanmar.

Baca Juga

Puan Ajak Parlemen ASEAN Ciptakan Lingkungan agar Perempuan Didengar dan Diberdayakan

“Kita juga bersama-sama sepakat mendorong perdamaian di Myanmar, tentang implementasi lima poin kesepakatan agar segera dilaksanakan oleh Myanmar sehingga terjadi perdamaian yang ada di Myanmar,” katanya.

Hubungan bilateral Indonesia-Laos sudah terjalin selama 66 tahun dan terus mengalami peningkatan. Terlebih, antara Indonesia-Laos telah membentuk ‘Komisi Bersama untuk Kerja Sama RI-Laos’ sejak tahun 2013 yang diharapkan dapat menemukan solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh Indonesia-Laos.

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengapresiasi nilai perdagangan bilateral Indonesia-Laos yang mengalami peningkatan secara signifikan, dari semula sebesar 45 juta dolar AS pada tahun 2021, menjadi 194 juta dolar AS pada tahun 2022. Dia berharap, nilai perdagangan Indonesia-Laos dapat terus ditingkatkan.

Apalagi pada investasi, Indonesia dan Laos telah membicarakan rencana keterlibatan Indonesia dalam pembangunan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Laos seperti pengadaan kereta api dari PT. INKA (Persero) untuk Petrotrade Laos Public Company. Kemudian, Indonesia juga tertarik untuk bekerja sama imbal dagang (counter trade) pembelian potasium dari Laos mengingat potensi tambang potasium yang besar di sana.

Puan berharap, DPR dan Parlemen Laos dapat mendorong realisasi rencana-rencana tersebut, termasuk pada rencana kerja sama investasi pembangunan pabrik pupuk di Laos oleh BUMN Indonesia.

“Saya juga berharap, Parlemen Laos dapat memberi dukungan penuh sehingga tindak lanjut hal tersebut dapat segera diwujudkan. Dan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, saya juga mendorong realisasi pembukaan akses penerbangan langsung antara Indonesia dan Laos,” ucapnya.

Menurutnya, akses penerbangan langsung akan memperkuat konektivitas antar negara dan membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata.
 
Di sisi lain, Puan mengapresiasi pencapaian Laos dalam ketahanan energi, yang bersumber dari energi terbarukan. Laos diketahui muncul sebagai pemain kunci dalam energi baru terbarukan. Dengan lebih dari 70 bendungan yang beroperasi dan total kapasitas pembangkit sekitar 8.000 MW, negara itu telah mencapai kemajuan memenuhi kebutuhan energinya dari sumber air.

“Capaian tersebut menegaskan kontribusi Laos terhadap ketahanan energi dan tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Indonesia sendiri siap menjalin kerja sama dengan Laos, seperti kerja sama PLN dengan Électricité du Laos. Puan menilai, Indonesia dan Laos dapat saling bertukar pengalaman dalam upaya pengembangan energi terbarukan.

“Saya mendorong kerja sama berupa pertukaran pengalaman, dan best practice dalam pengembangan sektor energi terbarukan. Saya berharap Indonesia dan Laos dapat menegaskan pentingnya transisi energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fossil dalam kebijakan domestik dan regional,” kata dia.

Terkait hubungan politik, Puan mengatakan Indonesia dan Laos telah memberi kontribusi positif bagi stabilitas kawasan. Dia pun mengajak Parlemen Laos untuk selalu berkontribusi pada upaya terjaganya stabiltas dan keamanan di kawasan.  
 
“Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan SDM Pertahanan Laos. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan Perwira Angkatan Bersenjata Laos dalam mengikuti pendidikan di Indonesia,” tuturnya.

Terkait kerja sama penegakan hukum, DPR RI dan Parlemen Laos pun sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap pemberantasan kejahatan transnasional, seperti memberantas tindak pidana narkotika yang dinilai sangat penting dalam mendukung terwujudnya kawasan ASEAN yang aman, stabil, dan sejahtera.

Kondisi geografis Laos yang berbatasan dengan Thailand dan Myanmar memperbesar potensi penyelundupan dan perdagangan gelap narkotika di wilayah ASEAN. Wilayah luas golden triangle sebagai penghasil opium itu berdampak produk narkotika tersebar ke berbagai negara.
 
“Saya mendorong peningkatan kerja sama bilateral untuk mengatasi kejahatan narkotika tersebut. Kerja sama yang dimaksud antara lain pertukaran dokumen, materi dan informasi hukum yang bersifat publik dan kerja sama teknis dalam penanganan kejahatan lintas negara,” ucap Puan.

Puan juga mendorong Parlemen Laos untuk mendukung pengesahan ASEAN Extradition Treaty atau Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang disepakati kedua negara.

“Saya berharap akan dukungan Laos untuk pengesahan ASEAN Extradition Treaty dalam pertemuan ASEAN yang membahas hal tersebut,” kata dia.

Editor: Aditya Pratama