Bertemu Parlemen Negara Melanesia, Fadli Zon: Kita Luruskan Disinformasi Soal Isu Papua

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkap pertemuan DPR dengan negara rumpun Melanesia meluruskan informasi yang salah soal Papua. Selama ini banyak propaganda dan informasi hoaks soal Papua.

"Kita yang mewakili rakyat jadi kita menyampaikan tadi perkembangan. Banyak sekali disinformasi, missed informasi, mungkin propaganda yang tidak benar terhadap apa yang terjadi di Papua,” kata Fadli Zon, Jumat (26/7/2024).

Negara Ini Kaya Minyak, tapi Rakyatnya Miskin dan Menderita

Fadli mengatakan, penjelasan dari DPR mengenai pembangunan dan kondisi Papua yang sesungguhnya dapat meluruskan kesalahan informasi.

“Justru sebaliknya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari pihak-pihak yang menginginkan separatisme maka kita perlu jelaskan kepada mereka,” kata dia.

Telusuri Kebiasaan Unik Suku Manusia Pohon, Sang Penjaga Hutan Papua

Kepada MSG, DPR menegaskan pembangunan di Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Disampaikan pula bahwa DPR pun berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Salah satunya mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

“Kita jelaskan juga dukungan DPR termasuk pada perluasan atau pemekaran provinsi dari 2 menjadi 6 provinsi di Papua. Disampaikan pula tentang pembangunan-pembangunan yang ada di sana, perluasan jalan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain oleh Ibu ketua,” papar Fadli.

Jokowi Kunjungi Posyandu di Sentani Papua, Minta Semua Anak Harus Vaksin Polio

Menurut legislator yang juga bertugas di Komisi I DPR bidang pertahanan itu, anggota MSG mengaku kerap mendapat informasi-informasi yang keliru dari pihak-pihak tertentu. Fadli mengatakan, anggota MSG berterima kasih atas penjelasan dari DPR soal Papua.

“Mereka apresiasi karena mendapatkan informasi yang datang dari kita selaku parlemen yang mewakili rakyat dan mereka juga kebetulan sistemnya parlementer,” ucapnya.

Vanuatu Tuding Pelanggaran HAM

Untuk diketahui, MSG merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Vanuatu merupakan salah satu anggota MSG yang kerap menuding adanya pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua, namun menutup mata soal gerakan separatisme di sana. Pada sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya menyebut tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.

Oleh karena itu, Fadli mengatakan pertemuan antara DPR dan MSG kemarin cukup berpengaruh. Pendekatan melalui diplomasi parlemen ini diharapkan membuka pandangan baru negara-negara MSG soal Papua.

DPR juga mengundang Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro pada pertemuan tersebut untuk memberikan laporan terkait Papua.

“Mereka sangat apresiasi keterangan-keterangan kita dan mereka juga menyampaikan pandangan-pandangannya tapi pada umumnya positif. Terlebih kita undang Komnas HAM sebagai lembaga yang independen melaporkan situasi dan kondisi di Papua,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat