Bertemu Pimpinan DPR dan 5 Menteri, Massa Demo Hari Tani Desak Pembentukan Pansus Reforma Agraria 

JAKARTA, iNews.id – Pimpinan DPR dan lima menteri menerima massa demo peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025), Rabu (24/9/2025). Dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu, massa yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menuntaskan agenda reforma agraria.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tampak didampingi Cucun Ahmad Syamsurrijal dan Saan Mustopa, serta Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. 

Baca Juga

Gagalkan Serangan Teror Natal dan Tahun Baru, Turki Tangkap 115 Tersangka ISIS

Sementara lima menteri Kabinet Merah Putih yang hadir menemui massa HTN 2025 yakni, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Mendes PDTT Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Plt Menteri BUMN Dony Oskaria. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari juga turut mendampingi.

Perwakilan massa peringatan HTN 2025 yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Dewi Kartika dalam pertemuan itu menuntut pembentukan badan pelaksana reforma agraria yang berada langsung di bawah presiden untuk mempercepat reforma agraria. DPR juga harus segera membentuk panitia khusus (pansus) reforma agraria untuk mengecek progres reforma agraria yang hingga kini belum tuntas.

Baca Juga

Demo Hari Tani Nasional di DPR, Massa Petani Bawa Hasil Bumi

"Kami memohon kepada bapak pimpinan DPR agar membentuk pansus reforma agraria sehingga dengan pansus ini fungsi monitoring evaluasi dari pimpinan DPR, fraksi, komisi yang sifatnya lintas komisi ini bisa mengecek progres reforma agraria. Berapa kasus yang selesai," kata Dewi Kartika.

Baca Juga

9.498 Personel Gabungan Kawal Demo Hari Tani di DPR, Kapolda Metro: Wajib Satu Komando

Dewi mengatakan, pembentukan pansus mendesak untuk menangani kasus-kasus agraria secara sistematis dan secara nasional. Dengan begitu, seluruh konflik agraria, termasuk 1,7 juta hektare lokasi prioritas reforma agraria, bisa segera dieksekusi dengan dukungan kementerian dan lembaga.

"Karena ini bukan kasuistik bapak ibu sekalian. Kalau kasuistik, sama aja kayak pemerintahan desa, RT RW, ngurusin kasus, kasus, kasus. Yang kami mau adalah yang sifatnya sistematis," katanya.

Baca Juga

Massa Demo Hari Tani Nasional Tiba di DPR, Jalan Gatsu Arah Slipi Ditutup

Editor: Maria Christina