BGN Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK soal MBG: Kami Ingin Program Ini Lebih Baik

JAKARTA, iNews.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan tujuan kedatangan pimpinan BGN ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/7/2026). Dia mengatakan kunjungan itu untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). 

Menurut dia, rekomendasi itu telah diserahkan KPK pada 17 Maret 2026 atau semasa Dadan Hindayana cs menjabat Kepala BGN. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Baca Juga

Kepala BGN Nanik S Deyang dan 2 Wakilnya ke KPK, Ada Apa?

"Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu per satu, jadi sekarang kami langsung menyiapkan action plan-nya, baru sempatnya sekarang," kata Agustina, dikutip Rabu (8/7/2026). 

Dia memastikan rekomendasi itu akan ditindaklanjuti. Hanya saja, BGN memerlukan bantuan KPK untuk mengawasi. 

Baca Juga

Kepala BGN Temui KPK! Fokus Tindak Lanjut Kajian MBG, Enggan Bahas Pemangkasan Anggaran

"Kami tentunya sebagai pimpinan BGN sekarang yang ingin agar BGN lebih baik ke depan, program MBG lebih baik," ujarnya. 

Agustina mengungkapkan rencana perbaikan yang merespons rekomendasi KPK. 

Baca Juga

Respons Pimpinan BGN soal Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 Triliun 

"Jadi di antara 10 itu, antara lain misalnya soal data, itu sekarang sedang kami lakukan perbaikan. Lalu juga perbaikan tentang mekanisme pembayaran," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan kedatangan Kepala BGN Nanik S Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono salah satunya membahas pencegahan korupsi. 

Baca Juga

Terungkap! Ini Isu yang Dibahas Kepala BGN saat Bertemu KPK Hari Ini

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari jajaran BGN, untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi," kata Budi, Selasa (7/7/2026).

Budi mengatakan, Direktorat Monitoring KPK sebelumnya telah menyampaikan hasil kajian dan rekomenasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kajiannya, KPK menemukan delapan temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. 

Baca Juga

Kepala BGN Nanik S Deyang Sambangi KPK, Ada Apa?

Pertama, regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, khususnya dalam mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Kedua, pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

Ketiga, pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan.

Keempat, tingginya potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

Kelima, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Keenam, banyak dapur tidak memenuhi standar teknis SPPG, yang berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Ketujuh, pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya. 

Kedelapan, belum adanya indikator keberhasilan program MBG, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta belum dilakukan pengukuran baseline status gizi dan capaian akademik penerima manfaat.

Editor: Rizky Agustian