BGN Ungkap Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini, Atur Koordinasi Kementerian-Pemda

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan peraturan presiden (perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi (MBG) rampung pekan ini. Perpres itu akan mengatur pembagian tugas antara kementerian dan pemerintah daerah (pemda). 

“Saya kira perpres soal tata kelola minggu ini sudah akan selesai. Di dalam Perpres itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi kementerian termasuk Pemda,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga

Ini Respons China setelah Trump Perintahkan AS Uji Senjata Nuklir

Aturan itu, kata Dadan, akan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran masing-masing.

Menurut Dadan, BGN akan berperan sebagai penyelenggara dan pelaksana program MBG, sementara pengawasan berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Baca Juga

Pemerintah Gerak Cepat Evaluasi Keracunan MBG di Sejumlah Daerah

“Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” katanya.

Selain itu, kata dia, penyaluran program yang menyasar ibu hamil dan anak akan melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Kemendukbangga). 

Baca Juga

Keracunan Massal MBG Terjadi di Agam dan Banjar, Ratusan Korban Dirawat

Baca Juga

Korban Keracunan Massal MBG di Agam Bertambah, Pemerintah Daerah Tetapkan KLB

Dadan menambahkan, pemerintah daerah bertugas menyiapkan infrastruktur sekaligus melakukan pembinaan terhadap peternak, petani, dan nelayan di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memperkuat produksi pangan, demikian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab sesuai bidangnya. 

Baca Juga

Kabupaten Bandung Jadi Daerah Percontohan Pelaksanaan Program Prioritas MBG

“Adanya perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ungkap Dadan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal terus memantau pelaksanaan MBG agar sesuai dengan data.

“Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari DEN sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Presiden dapat laporan dengan data akurat sehingga pengambilan keputusan juga bisa akurat,” jelasnya.

Menurut Luhut, progres serapan anggaran program MBG saat ini juga telah berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja. 

“Kalau saya tidak keliru tadi penyerapan lapangan kerja sudah 380.000, itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” paparnya.

Editor: Rizky Agustian