Bima Arya Bertemu KSP Moeldoko di Istana Kepresidenan, Bahas Apa?

JAKARTA, iNews.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/9/2021). Bima yang datang mengenakan batik berwarna coklat hitam tiba di Kantor Staf Presiden pada jam 13.10 WIB.

Dia kemudian langsung menuju ruangan bertemu KSP Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Jaleswari Pramodhawardani.

FAO Peringatkan Penutupan Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Harga Pangan Global dalam Setahun

Usai pertemuan tersebut, Bima mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan selama sekitar 70 menit. Salah satunya terkait berbagai isu strategis yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Saya dan Pak Moeldoko berkoordinasi terkait dengan beberapa program strategis Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden secara intensif sejak periode pertama saya menjabat. Kami mengoordinasikan program strategis Kota Bogor agar mendapat dukungan Pemerintah Pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi publik sampai pembangunan ekonomi," kata Bima.

10 Rekomendasi Tempat Wisata di Ciawi Bogor

Dia menambahkan, di sela-sela perbincangan juga dibahas penuntasan beberapa persoalan sosial yang terjadi, salah satunya terkait tuntasnya masalah GKI Yasmin melalui proses mediasi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari warga dan tokoh masyarakat lokal, pimpinan agama di Kota Bogor sampai tokoh nasional.

"Kami mendiskusikan model resolusi konflik melalui mediasi yang bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di wilayah lainnya di tanah air. Tapi, saya tekankan kepada Pak Moeldoko bahwa model penyelesaian konflik tidak mesti sama. Semua memiliki faktor keunikan tersendiri," ucap Bima.

"Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain," tuturnya.

Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Kepala Staf Kepresidenan sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.

"Alhamdulillah kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada," ucap Jaleswari.

"Saya rasa Kota Bogor layak untuk dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. Dan ini merupakan kolaborasi yang luar biasa," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama