BLT Niat Baik Pemerintah Bantu Rakyat, Partai Perindo: Tata Kelola Minyak Goreng Tetap Diperlukan

JAKARTA, iNews.id - Rencana Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan untuk keluarga kurang mampu ditanggapi Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yerry Tawalujan.

Menurut Yerry, BLT minyak goreng yang akan diterima per tiga bulan Rp300.000 itu adalah bentuk kepedulian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantu rakyat kecil. 

Baca Juga

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

BLT tersebut ditujukan kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) penjual gorengan.

Meski demikian, lanjut Yerry, BLT tidak cukup jika tidak  disertai ketegasan tata kelola distribusi minyak goreng oleh Pemerintah.

Baca Juga

Pedagang Gorengan Bakal Dapat BLT Minyak Goreng Rp300.000

"BLT itu baik, menolong rakyat kecil, tapi itu tidak cukup jika tidak ada ketegasan Pemerintah mengatur penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET),  dan menindak tegas produsen minyak goreng nakal yang mempermainkan harga," ujar Yerry.

Baca Juga

Minyak Goreng Mahal, Jokowi Akan Salurkan BLT Rp100.000 selama 3 Bulan

Juru bicara nasional Partai Perindo ini menambahkan, Indonesia tidak cocok menerapkan sepenuhnya sistim ekonomi liberal, dengan mengikuti harga pasar. 

Dia menilai harus ada proteksi untuk kasus tertentu, apalagi tentang minyak goreng. 

Baca Juga

Jokowi Berikan BLT Minyak Goreng Rp100.000 selama 3 Bulan

Indonesia adalah produsen minyak sawit atau CPO terbesar dunia dengan produksi rata-rata 47 juta ton per tahun.

"Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, wajar jika pemerintah dapat mengatur harga minyak goreng sesuai daya beli masyarakat. Menjadi tidak wajar jika harga minyak goreng dalam negeri sama dengan harga di luar negeri yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari kita," ujar Yerry.

Editor: Faieq Hidayat