BNPB Siapkan Bantuan Perbaikan Rumah Korban Gempa NTT, Segini Besarannya

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rumahnya rusak akibat gempa magnitudo (M) 7,7. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. 

Namun, pencairan bantuan baru dilakukan setelah proses pendataan dan verifikasi selesai untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Baca Juga

BMKG Ungkap 2.768 Gempa Susulan Guncang NTT, Diprediksi Berakhir 3-4 Pekan Lagi

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta untuk rumah yang masuk kategori rusak ringan. Sementara itu, rumah dengan kerusakan sedang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta.

Baca Juga

Prabowo Kembali Kirim Bantuan Korban Gempa NTT, 65 Ton Logistik Diangkut 5 Pesawat

Adapun untuk rumah yang rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap). Sambil menunggu proses pembangunan, warga dapat memperoleh dukungan tempat tinggal sementara.

"Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian," ujar Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada, dikutip Rabu (19/8/2026).

Baca Juga

Bantu Korban Gempa NTT, Koarmada II Kirim KRI dr Soeharso dan Alat Berat

Untuk warga dengan rumah rusak berat, BNPB menyiapkan dua pilihan. Warga dapat menerima dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 untuk menyewa tempat tinggal atau menempati hunian sementara (huntara).

Suharyanto menegaskan, bantuan tersebut tidak langsung diberikan sebelum proses verifikasi kerusakan selesai. Pendataan diperlukan untuk memastikan kategori kerusakan setiap rumah serta mencegah terjadinya data ganda.

Baca Juga

KPI Minta TV dan Radio Perbanyak Berita Gempa NTT, Jadi Sumber Data Pemerintah untuk Bantu Warga

Dia pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak. Pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh unsur terkait diminta bekerja sama agar proses tersebut berjalan cepat dan akurat.

Selain itu, Suharyanto meminta setiap kabupaten dan kota yang terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. Satgas dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Baca Juga

Tinjau Dampak Gempa NTT, Komut Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Hingga 11 Hari

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Suharyanto.

Editor: Rizky Agustian