BNPP Gelar Rakor Perkuat Sinergi Program Pembangunan Kawasan Perbatasan

JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020). Rakor digelar untuk meninjau kembali kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian dan Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP pada 2020.

Rakor sekaligus menjadi sarana penajaman progam prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2021. Selain itu untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam sambutannya memaparkan sejumlah rencana strategis mengenai pembangunan perbatasan negara. BNPP terus mematangkan rencana pembangunan kawasan strategis nasional tersebut yang diharapkan akan segera disetujui oleh Presiden sehingga dapat dikerjakan pada 2021.

“Kami sedang menyusun rencana induk tahap akhir perbatasan negara, targetnya selesai dalam satu minggu ke depan. kita berharap akan ditandatangani dan akan menjadi pedoman mengelola pembangunan di perbatasan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2024,” ujar Suhajar Diantoro.

BPIP dan BNPP Tangkal Radikalisme di Wilayah Perbatasan dengan Pancasila

Dia juga menyampaikan perkembangan serta rencana manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, hal ini diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.

“Sampai 2024 kita merancang ada 24 PLBN dan anggaran 2021 masih terkonsentrasi untuk Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Seluruh kekuatan negara dialokasikan untuk penanganan Covid-19 karena keselamatan rakyat adalah kepentingan tertinggi,” kata Suhajar.

BNPP Temukan 29 Titik Lintas Batas RI-Malaysia Tidak Resmi

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan dukungannya dalam pembangunan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air. Hingga saat ini Kemenkop UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah perbatasan dan terpencil di seluruh penjuru Indonesia.

“Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan Koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.