Botok Pati cs Bertemu Pimpinan DPR, Bersyukur UU Perampasan Aset Disahkan
JAKARTA, iNews.id - Pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dikoordinatori Supriyono alias Botok. Pertemuan berlangsung beberapa saat setelah DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Sari Yuliati, Cucun Syamsurijal dan Saan Mustopa.
“Barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dasco mengatakan, masyarakat Pati mengapresiasi proses pembahasan RUU Perampasan Aset karena sebagian besar aspirasi yang mereka sampaikan telah masuk ke substansi undang-undang.
Dia menyebut, sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan AMPB telah terakomodasi dalam UU Perampasan Aset.
“Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,” ujarnya.
Sebelumnya, AMPB meminta pertanggungjawaban DPR bila tak mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Pernyataan itu sekaligus merespons sikap DPR terkait target pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.
Permintaan tersebut disampaikan aktivis AMPB Supriyono alias Botok saat beraudiensi dengan pimpinan DPR pada Kamis (27/8/2026) lalu.
“Kita meminta berita acara audiensi AMPB, ARIB, dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu digetok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas," ujar Botok saat itu.
Editor: Reza Fajri