BPN Laporkan 17,5 Juta DPT Tak Wajar, Ini Tanggapan KPU

JAKARTA, iNews.id, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang dianggap tidak wajar. Data yang dipersoalkan tersebut bukan lah DPT ganda, melainkan data valid.

Komisioner KPU Viryan Aziz menuturkan, KPU telah mengecek data yang disebut BPN ganda atau tidak wajar karena ada 17,5 juta pemilih lahir pada 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Menurutnya, data tersebut sah.

Tanggapi Strategi Keamanan Trump, China Siap Pertahankan Kedaulatan atas Taiwan

"Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa," kata Viryan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dia mengungkapkan, terkait laporan BPN KPU telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah hal dikoordinasikan dalam pertemuan itu, termasuk warga negara asing (WNA) yang masuk dalam DPT.

Selain itu dikonfirmasikan pula mengenai tanggal lahir tersebut. Menurut Viryan, data semacam ini bukan hanya terjadi pada Pemilu 2019, melainkan sudah ada di Pemilu 2014.

"Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," kata dia.

BPN mendatangi KPU dan melaporkan 17,5 juta pemilih dalam DPT yang mereka anggap bermasalah. Dari temuan BPN, sebanyak 9,8 Juta orang lahir pada 1 Juli. Kemudian sebanyak 5,3 juta orang lahir pada 31 Desember dan 2,3 juta orang terlahir pada 1 Januari.

"Ini yang kami anggap tidak wajar, karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500.000 (tanggal lahir yang sama) ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali. Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Dalam laporannya, BPN juga meminta KPU untuk mengecek di lapangan guna menyisir temuan data yang tidak wajar. Merespons permintaan itu, Viryan menegaskan bahwa KPU telah melakukan hal itu sebelumnya. Kendati demikian, KPU akan tetap menelisik temuan data dari BPN.

"Kita lakukan cek lapangan bersama-sama dengan menarik sample katakanlah dari 17,5 juta itu nanti di ambil samplenya berapa, benar atau tidak orangnya. Itu akan kami lakukan. Kita sih berharap ini (data 17,5 juta) bisa diserahkan datamya sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan," kata dia.

Editor: Zen Teguh