Breaking News: Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden
JAKARTA, iNews.id - Irjen Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Johnny menjelaskan, majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media.
Editor: Rizky Agustian