Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kasus Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Yusril Harap Polisi Ungkap Pihak yang Terkait
Advertisement . Scroll to see content

Breaking News: Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Selasa, 17 November 2026 - 19:00:00 WIB
Breaking News: Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Riyan Rizki Roshali)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). 

Pada sidang KKEP, kata Trunoyudo, terduga pelanggar melakukan permufakatan kegiatan illegal access milik Polri untuk penyadapan tidak profesional dan prosedural. Putusan tersebut tertuang dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup oleh Polri. 

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. 

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi. 

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.  

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. 

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut