Breaking News: Prabowo Serahkan 26.000 Rumah Bersubsidi, Lebih dari yang Dijanjikan

Senin, 29 September 2025 - 16:05:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis 26.000 rumah bersubsidi (foto: Sekretariat Presiden)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis 26.000 rumah bersubsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Penyerahan ini bagian dari akad massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi.

Prabowo tampak menyerahkan kunci secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi.

Trump Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, Menyebutnya Sekutu Hebat AS

Prabowo menyebut, penyerahan 26.000 rumah ini melampaui target yang dijanjikan pada akhir September 2025 yakni 25.000 rumah.

Prabowo Mengaku Kaget Lihat Korupsi di Indonesia: Sangat Memprihatinkan

"Janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000," kata Prabowo, disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Presiden, hal ini merupakan anomali dalam budaya bangsa Indonesia. Biasanya, kata dia, di Indonesia para pejabat menyampaikan janji setinggi langit, tetapi yang terwujud tidak sesuai harapan.

"Kali ini dibalik, janji 25.000, hasilnya lebih dari yang dijanjikan," ujar Prabowo.

Prabowo menilai, hal ini merupakan tanda-tanda adanya perubahan atau transformasi di pemerintahan.

"Tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran, dari para pejabat, para pemimpin, terima kasih Menteri Mauarar Sirait," kata Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, rumah subsidi lain nantinya akan dihadirkan di sekitar 30 provinsi.

"Nanti di seluruh Indonesia ada mungkin sekitar 30 provinsi lebih, nanti ada mungkin sekitar minimal 80 titik itu akan terjadi di waktu yang bersamaan," katanya beberapa waktu lalu.

Ara menyebut, program ini sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi, Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Editor: Reza Fajri