Brigjen YAK Diminta Kembalikan Uang Korupsi, KSAD Dudung : Saya Tak Mau Uang Prajurit Disalahgunakan

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) AD masih dalam penyidikan. Dudung akan berkomunikasi dengan Kepala BPKP untuk melakukan audit terkait aliran dana tersebut.

"Saya akan minta kepada Kepala BPKP, sudah komunikasi saya akan audit, kalau perlu audit forensik, dimana aliran dana itu, 3 sampai 5 tahun ke belakang," kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). 

Baca Juga

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Dikabarkan Dirawat di Moskow karena Terluka, Rusia: Kami Tak Komentar

Dia menegaskan Brigjen YAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Uang-uang yang telah disimpangkan harus dikembalikan seluruhnya dengan cara apa pun.

"Saya enggak mau uang-uang prajurit disalahgunakan. Ini harus bertanggung jawab dan harus kembali bagaimana pun caranya," tuturnya. 

Baca Juga

Mayjen TNI Agus Subiyanto Resmi Jabat Wakil KSAD

Diketahui, Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, dan NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) ditetapkan sebagai tersangka. 

Baca Juga

KSAD Dudung Pimpin Sertijab Maruli Simanjuntak hingga Jenderal Kopassus

Perbuataan Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. TWP AD sebesar Rp133.763.305.600. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI tanggal 28 Desember 2021. 

"Kita tuntut sampai kembali sampai uang itu kembali. Karena itu uang-uang prajurit, saya enggak mau menyengsarakan prajurit," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa setiap prajurit memang mendapatkan potongan senilai Rp150.000 untuk tabungan perumahannya. 

"Prajurit setiap bulannya dipotong Rp150 ribu, kemudian uang itu ditabung di TWP untuk perumahan prajurit. Memang tahun lalu ada penyimpangan dilakukan Ketua TWP, Brigjen YAK yang menyimpangkan uang itu," katanya.

Editor: Faieq Hidayat