BSSN dan 8 Daerah Kerja Sama Penyelenggaraan e-Government

JAKARTA, iNews.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjalin kerja sama dengan delapan pemerintah daerah tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Sinergi ini menjadi salah satu cara untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan pemerintah.

Delapan daerah tersebut yakni, Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kota Kediri, dan Pemerintah Kota Padang.

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN Dharma Pongrekun mengatakan, penandatanganan kerja sama BSSN dan pemerintah daerah ini merupakan kelanjutan program prioritas nasional yang telah dicanangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, yang merupakan bagian tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

”E-goverment merupakan program prioritas nasional pemerintah untuk merespons perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital. Hal itu untuk mendukung layanan publik pemerintah yang berbasis keterbukaan, akuntabilitas, dan kecepatan,” kata Dharma di Auditorium Roebiono Kertopati BSSN, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Dharma menerangkan, dengan e-government, tidak hanya public transparency yang berjalan, tetapi juga integritas dan kerahasiaannya tetap terjaga dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik secara online.

Menurut Dharma, sistem e-government seharusnya sudah harus segera dilakukan sebagai percepatan informasi publik. Melalui e-government pula dapat dibangun pemerintahan yang terbuka, namun tetap terjaga integritas dan kerahasiaannya.

"Pelayanan publik secara online ini juga merupakan pengejawantahan dari program prioritas nasional yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi," katanya.

Program e-goverment telah dilakukan diberbagai daerah. Terdapat 95 daerah yang telah terdaftar dan menggunakan program tersebut. Menurut Dharma, program e-goverment kan dikembangkan di seluruh daerah hingga lembaga pemerintahan lainnya.

"Pasti. Ini kan baru rangkaian proses implementasi dari program e-goverment dan kami berharap instansi lain juga menggunakan sarana tersebut, misalnya di kepolisian,"katanya.

Dharma menambahkan, kerja sama penyelenggaraan e-government ini didahului dengan peninjauan atau kerjasama dengan badan sertifikasi yang ada di BSSN "Nanti kita melakukan assesment, setelah itu baru kita melakukan kerja sama penanganan," ujarnya.

Editor: Zen Teguh