Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK di PN Jaksel

JAKARTA, iNews.id - Bupati Sidoarjo nonaktif Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mencabut gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/5/2024). Pencabutan gugatan itu telah dikabulkan hakim tunggah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). 

"Pemohon Praperadilan Ahmad Muhdlor Ali pada persidangan praperadilan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan permohohan praperadilan," kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangannya, Senin (13/5/2024). 

Baca Juga

Trump Sudah Punya Keputusan tentang Nasib Venezuela, Perang atau Konsensi Minyak?

Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Pencabutan gugatan atas penetapan tersangka itu pun dikabulkan hakim.

Hanya saja, tidak dijelaskan secara terperinci alasan Gus Muhdlor mencabut gugatannya tersebut.

Baca Juga

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tertunduk Masuk Mobil Tahanan KPK

"Di mana terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal Radityo Baskoro," ujar Djuyamto. 

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Gus Muhdlor diduga mendapat bagian paling banyak dalam pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. 

Baca Juga

KPK Tahan Gus Muhdlor, Subandi Ditunjuk Jabat Plt Bupati Sidoarjo

"Terkait proses penerimaan uang oleh AMA (Ahmad Muhdlor Ali), penyerahannya dilakukan langsung SW (Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati) sebagaimana perintah AS (Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suyono) dalam bentuk uang tunai, di antaranya diserahkan ke sopir AMA," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Selasa (7/5/2024).

Dia melanjutkan, besaran pemotongan insentif ASN BPPD tersebut berkisar antara 10-30 persen dari jumlah yang diterima masing-masing pegawai. Jumlah tersebut ditentukan SW atas instruksi AS. Bagian paling banyak untuk Gus Muhdlor. 

Baca Juga

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ditahan usai Diperiksa KPK

"Besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan peruntukan uangnya bagi AMA," kata Tanak.

Agar tidak terendus pihak berwajib, AS memerintahkan SW agar uang panas tersebut diserahkan secara tunai dan dikoordinasikan setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Baca Juga

Tutupi Wajah dengan Topi dan Masker Hitam, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Datangi KPK

"AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati," ujar Tanak.

Pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan uang Rp2,7 miliar dari pemotongan insentif tersebut.

"Tentunya, Rp2,7 miliar menjadi bukti awal untuk terus didalami tim penyidik," ucap Tanak. 

Atas perbuatannya, Gus Muhdlor disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Rizky Agustian