Buruh Ancam Mogok Kerja 3 Hari 3 Malam jika Omnibus Law Ciptaker Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Para buruh mengancam akan mogok kerja 3 hari 3 malam jika pemerintah merestui Omnibus Law Ciptaker. Hal itu disampaikan saat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Sabtu (14/5/2022)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal pun meminta agar anggota DPR tak mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) terkait Omnibus Law.

Baca Juga

Presiden UEA Terima Undangan Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Sebab, RUU PPP dinilai akan menghilangkan partisipasi masyarakat. Jika DPR tetap menyetujuinya, pihaknya akan mengorganisir gerakan mogok kerja selama tiga hari tiga malam. 

"Kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses jangan mengesahkan RUU PPP, karena itu hanyalah akal-akalan hukum dan berbahaya sekali di mana partisipasi publik dihilangkan dalam revisi RUU PPP," tutur Said Iqbal, Sabtu (14/5/2022). 

Baca Juga

Massa Buruh Tinggalkan DPR dan Menuju GBK, Kapolda Metro: May Day Tertib dan Aman

"Bila mana pemerintah lewat DPR memaksa untuk mengesahkan revisi UU PPP dengan dilanjutkan membahas Omnibus Law, kami bisa pastikan Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia akan mengorganisir pemogokan umum dalam bentuk mogok nasional dengan stop produksi," kata dia melanjutkan.

Selain itu, Said memastikan, sebanyak 5 juta buruh di seluruh Indonesia akan menghentikan produksi dengan berkumpul di titik-titik di seluruh kota industri.

Baca Juga

Teriak Demo Bikin Macet, Pengemudi Mobil Hampir Diamuk Massa Buruh di Depan Gedung DPR

"Kami mempersiapkan pemogokan itu tiga hari tiga malam, sudah kami putuskan akan dilakukan pemogokan umum," ucap Said. 

Dia mengatakan bahwa setiap Undang-Undang harus bisa didiskusikan dalam ruang publik. Adapun 18 tuntutan buruh di depan Gedung DPR RI, Sabtu (14/5/2022) secara keseluruhan, yaitu:

1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPn;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Editor: Puti Aini Yasmin