Buruh ke Istana usai Demo di DPR, Bertemu KSP Listyo Sigit

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah perwakilan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyambangi Istana Kepresidenan usai berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Mereka bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan pantauan, tampak perwakilan buruh yang hadir di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Baca Juga

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Buruh: Ini Kemenangan yang Kita Tunggu-Tunggu

"Hari ini bertemu Pak Sigit (KSP)," kata Andi Gani kepada awak media sebelum memasuki Gedung Bina Graha. 

Baca Juga

Demo Buruh di DPR Selesai, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Dibuka Kembali

Selanjutnya, para perwakilan buruh langsung diterima oleh Sigit.

Sebelumnya, para perwakilan buruh tersebut bertemu Sigit usai menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka juga bertemu langsung dengan pimpinan DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga

Kapolri Sapa Massa Buruh di Depan DPR, Sebut Pengesahan UU Ketenagakerjaan Kado Terindah

Aksi ini digelar bertepatan dengan agenda rapat paripurna ke-9 DPR masa persidangan I tahun sidang 2026–2027 yang mengagendakan pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan atas pengesahan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Berikut ini 11 tuntutan buruh terkait UU Pelindungan Ketenagakerjaan:

Baca Juga

Ada Demo Buruh di Gedung DPR, Jasa Marga Tutup Sementara Pintu Keluar Slipi Tol Dalam Kota

1. Mewujudkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada kepentingan buruh.

2. Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan.

Baca Juga

Kawal Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Elemen Buruh Gelar Aksi di Depan DPR

3. Menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.

4. Menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online (ojol), serta pekerja yang terdampak transisi iklim.

5. Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

6. Memperkuat serikat pekerja dan menjamin kebebasan berserikat.

7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.

8. Memberikan sanksi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.

9. Menjamin dan melindungi buruh perempuan, termasuk terkait hak cuti haid agar pekerja tidak diwajibkan menyertakan surat dokter atau menyatakan dirinya sakit.

10. Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya.

11. Menjalankan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan keterampilan baru (reskilling) bagi buruh Indonesia untuk menghadapi peralihan dari pekerjaan konvensional menuju teknologi dan otomatisasi.

Editor: Rizky Agustian