Caleg Partai Perindo Papua Barat Daya Tamar Bafadal Janji Angkat Harkat dan Martabat Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Calon Legislatif DPR Dapil Papua Barat Daya dari Partai Perindo Tamar Bafadal berjanji akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat jika terpilih dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang. Dia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia bertajuk 'Kaya Akan Sumber Daya Alam, Papua Barat Daya Provinsi Baru yang Potensial', Jumat (5/1/2024).

Baca Juga

Penyanyi AS Ini Tuntut Cerai setelah Klaim Tanpa Sadar Dinikahi Sultan Malaysia

"Masyarakatnya banyak yang berada di garis kemiskinan, perekonomiannya lemah. Yang saya inginkan hingga mau mencalonkan diri untuk mengangkat harkat dan martabat mereka ke depan, kalau memang insyaallah Allah izinkan saya untuk duduk di DPR, itu yang akan saya kerjakan untuk masyarakat," kata Tamar.

"Kalau saya diizinkan oleh masyarakat, yang akan saya perbuat akan kembali ke masyarakat," tuturnya.

Baca Juga

Caleg Partai Perindo Abdul Khaliq Gelar Bazar Murah di Bandung, Diikuti Ratusan Warga

Tamar, yang maju dari Partai Perindo berlambang sayap rajawali dengan nomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU, terus turun langsung ke masyarakat mengenalkan partai yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo itu.

Dia pun mengungkap respons masyarakat Papua Barat Daya sangat senang dan menilai Partai Perindo, yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024, itu tidak ada cacat dalam arti bersih tanpa campuran apapun.

"Saya setiap hari kesibukannya terjun langsung ke masyarakat. Saya bertemu langsung disitu saya berbicara mengenalkan partai ini ke masyarakat," ujarnya.

Tamar mengakui potensi alam Papua Barat Daya luar biasa. Namun, dia pun mendapat keluhan masyarakat terutama masalah pendidikan dengan masih adanya pungutan biaya yang seharusnya gratis.

"Hal yang saya dapatkan ketika terjun langsung ke lapangan, yakni mulai dari Pendidikan. Yang sekarang pemerintah sudah membicarakan bahwa akan ada UU khusus pendidikan yang tidak boleh dipungut biaya dan segala macam sudah bebas seharusnya. Namun kenyataannya sekarang mereka masih tetap dipungut biaya, seharusnya gratis," tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq