Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Pengasuh Ponpes Lumajang Nikahi Santriwati Tanpa Izin Orang Tua, KH Said Aqil: Ya Salah
Advertisement . Scroll to see content

Catatan Akhir Tahun 2022 LPOI, Kiai Said Dorong Kolaborasi Tanpa Eksploitasi

Sabtu, 31 Desember 2022 - 13:10:00 WIB
Catatan Akhir Tahun 2022 LPOI, Kiai Said Dorong Kolaborasi Tanpa Eksploitasi
Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2022. (Foto dok LPOI).
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Persahabatan Ormas Islam menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2022 dan International Media Training for Muslim Journalist tanggal 31 Desember 2022 sampai 1 Januari tahun 2023. Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa posisi Indonesia sangat strategis di mata dunia. 

“Peranan Indonesia dalam menjaga stabilitas Asia dan menjaga perdamaian dan peradaban dunia harus di tingkatkan," kata Said dalam keterangan pers, Sabtu (31/12/2022).

Acara yang digelar di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah Ciganjur ini dihadiri oleh Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Mr. Lu Kang, Deputi VII Badan Intelijen Negara Dr Wawan Hari Purwanto, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol Ahmad Nur Wahid dan seluruh anggota LPOI serta para jurnalis muslim yang diundangan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Dia juga menyampaikan betapa pentingnya hubungan Indonesia Tiongkok. “Indonesia-Tiongkok adalah 2 bangsa besar, yang memiliki ikatan strategis, baik di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang,” ujar KH Said Aqil Siroj.

Dia juga mengapresiasi pemerintah Tiongkok dalam upaya konservasi makam tokoh-tokoh Islam yang bersejarah dan berada di Tiongkok. Di antaranya adalah makam-makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Saad bin Abi Waqos dan Ashabul Khoir. 

Catatan penting Refleksi akhir tahun 2022 oleh LPOI yang disampaikan oleh Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda Pandemi. Demikian halnya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.

2. Kolonialisasi digital harus segera di akhiri dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan divice, network dan aplication. Kedaulatan data dan informasi serta Kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.
 
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan Hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh di monopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan Berusaha haru lebih di buka seluas luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.

4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus di junjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus di hentikan dan tragedi kanjuruhan harus diusut setuntas tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus di waspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin terjadi. 

5. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus di perkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan Ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, profokasi anti NKRI dan Provokasi Anti Pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional.  Pemulihan terhadap kepercayaan Rakyat terhadap apparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.

6. Tak boleh ada lagi “Penyelenggara Negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi. Penyelenggara negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi, bukan mengeksploitasi dan mengakuisisi jejaring dan sumberdaya negeri untuk pribadi.

7. Kehidupan beragama yang ramah damai dan toleran harus ditingkatkan. Dengan memupuk dan menyemai sikap ramah damai dan toleran di lingkungan Pendidikan, di rumah tangga dan di kehidupan sosial. Ruang ruang media sosial harus di isi dengan narasi dan kontra narasi yang menggaungkan kebhinnekaan dan toleransi. Sehingga Pancasila masih terus terpatri di sanubari setiap anak negeri.  

8. Kedaulatan pangan dan energi harus dipastikan lagi. Agar bangsa ini selalu siaga menghadapi turbulensi ekonomi dan ancaman resesi. Rakyat tidak boleh kelaparan. sumber daya Energi hijau yang berkelanjutan harus di implementasikan. Buka seluas luasnya pengembangan energi baru dan terbarukan, jangan halangi pengembangannya hanya karena kepentingan ijon dan dikunci oligarki.
 .

Editor: Faieq Hidayat

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut