Cegah Macet Horor Terulang, Ini Strategi Kemenhub Hadapi Arus Balik di Ketapang-Gilimanuk

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperkuat strategi pengaturan arus kendaraan di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Kemenhub akan mengoptimalkan fungsi buffer zone dan sistem penundaan (delaying system) pada periode arus balik lebaran 2026.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan arus mudik sebelumnya yang macet hingga sekitar 20 km dari area Pelabuhan Gilimanuk.

Houthi Yaman Ancam Intervensi Militer dalam Perang Iran-AS

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan, kesiapan buffer zone atau zona penyangga menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran arus balik, khususnya pada puncak gelombang kedua yang diprediksi terjadi akhir pekan ini.

"Kesiapan buffer zone harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurai antrean kendaraan. Ini menjadi pelajaran penting dari arus mudik kemarin," ujar Aan dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Terungkap! Ini Penyebab Macet Horor di Pelabuhan Gilimanuk saat Mudik Lebaran

Pengaturan kendaraan dilakukan melalui mekanisme Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB). Keputusan operasional di lapangan dituntut berlangsung cepat dan responsif terhadap kondisi terkini.

Dalam skema yang disiapkan, buffer zone untuk kendaraan roda empat dan bus ditempatkan di kawasan Grand Watudodol dan Kantong Parkir Bulusan. Sementara itu, kendaraan barang diarahkan ke buffer zone Sri Tanjung serta kantong parkir milik PT Pusri dan Pelindo.

Selain penguatan titik penampungan kendaraan, Kemenhub mengantisipasi lonjakan dengan menyesuaikan jumlah kapal yang beroperasi. Pada kondisi normal, sebanyak 28 kapal disiapkan, meningkat menjadi 30 kapal saat padat, dan hingga 32 kapal pada kondisi sangat padat. Bahkan, jumlah kapal dapat ditambah hingga 35-40 unit jika diperlukan, termasuk dukungan kapal bantuan berkapasitas besar.

Aan menekankan, keberhasilan pengelolaan arus balik tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga koordinasi lintas instansi. Sinergi antara operator pelabuhan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat, aman dan lancar.

“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar setiap potensi kepadatan bisa diantisipasi sejak dini,” katanya.

Editor: Reza Fajri