Contoh Soal SKB Mahkamah Agung

JAKARTA, iNews.id - Contoh soal SKB Mahkamah Agung berikut bisa dipelajari. Terdapat kunci jawaban untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Soal-soal ini banyak diburu dan digunakan latihan oleh para peserta seleksi CPNS. Setelah SKD atau tes tahap awal setelah seleksi administrasi dilakukan pada 9-18 November 2023 lalu, peserta yang lolos akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB.

Baca Juga

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dituntut Penjara 10 Tahun Gara-gara Darurat Militer

Daftar peserta, waktu, dan tempat SKB akan diumumkan pada 13-15 Desember 2023. Sementara pelaksanaannya akan dilakukan pada 16-22 Desember 2023.

Oleh sebab itu, contoh soal SKB Mahkamah Agung, yang dirangkum iNews.id dari berbagai sumber ini pada Sabtu (25/11/2023), patut untuk disimak.

Baca Juga

40 Contoh Soal PJOK Kelas 12 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban, Berisi Materi Terbaru!

Contoh Soal SKB Mahkamah Agung

1. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...

A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Baca Juga

50 Contoh Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 1, Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Jawaban: C

2. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…

Baca Juga

Contoh Soal PAS Biologi Kelas 12 Semester 1 dan Jawabannya, Yuk Dipelajari!

A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden

Jawaban: D

Baca Juga

10 Contoh Soal Faktorial, Lengkap dengan Pembahasan dan Kunci Jawaban

3. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah tentang...

A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Jawaban: D

4. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....

A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer

Jawaban: A

5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…

A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

Jawaban: D

6. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…

A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung

Jawaban: A

7. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan.
Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…

A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara

Jawaban: A

8. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…

A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa Negara

Jawaban: A

9. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
10. 

A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

Jawaban: E

10. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...

A. Tata usaha negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer

Jawaban: B

11. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....

A. Membentuk seluruh partai politik
B. Menguji undang –undang terhadap UUD.
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material UUD 1945

Jawaban: B

12. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan
Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…

A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: E

13. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pada pasal…

A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2

Jawaban: D

14. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai
berikut....

A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislative
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu

Jawaban: B

15. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....

A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan

Jawaban: E

Itulah contoh soal SKB Mahkamah Agung dan kunci jawabannya. Semoga bermanfaat.

Editor: Komaruddin Bagja