Daftar 14 Institusi yang Bisa Dijabat Militer Aktif usai Revisi UU TNI Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Daftar 14 institusi yang bisa dijabat militer aktif menarik untuk disimak. Sebab, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang pada Kamis 20/3/2025) lalu. 

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Baca Juga

Bos Google: Jangan Membabi Buta Percaya pada AI

"Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan terkait pengesahan RUU TNI jadi UU.

"Setuju," ucap para anggota DPR.

Baca Juga

Puan Respons Demo Tolak RUU TNI: Kami Siap Beri Penjelasan

Institusi yang Bisa Dijabat Militer Aktif

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto mengatakan salah satu pasal yang diubah yakni Pasal 47 terkait penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Jumlahnya yakni bertambah dari 10 menjadi 14 kementerian dan lembaga.

Menurut dia, prajurit aktif yang mengisi ke-14 kementerian dan lembaga itu tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut.

Baca Juga

Pengesahan RUU TNI Dihadiri 293 Anggota DPR, 11 Orang Izin

Dikutip dari laman emedia.dpr.go.id, berikut 14 institusi yang bisa dijabat militer aktif usai revisi UU TNI disahkan.

Baca Juga

3 Poin Penting RUU TNI yang Disahkan DPR Jadi Undang-Undang, Apa Saja?

Kementerian/lembaga yang telah diatur dalam UU TNI lama:

Baca Juga

Tok! RUU TNI Resmi jadi Undang-Undang

1. Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara.
2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional.
3. Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden).
4. Intelijen Negara.
5. Siber dan/atau Sandi Negara.
6. Lembaga Ketahanan Nasional.
7. Search and Rescue (SAR) Nasional.
8. Narkotika Nasional.
9. Mahkamah Agung.

Kementerian/lembaga tambahan dalam revisi UU TNI:

1. Pengelola Perbatasan.
2. Penanggulangan Bencana.
3. Penanggulangan Terorisme.
4. Keamanan Laut.
5. Kejaksaan Republik Indonesia.

“Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” ujar Utut.

Editor: Rizky Agustian